MEDIA SELAYAR. Peringatan dikeluarkan Gubernur Sulsel terkait pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 10 kabupaten. Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan akan menindaktegas penyelenggara yang berpihak pada salah satu pasangan calon. Tindakan tegas yang melibatkan aparat hukum akan diberikan jika penyelenggara dalam hal ini KPU daerah melakukan halhal yang bertentangan dengan aturan.
Pasalnya,adanya keberpihakan penyelenggara rawan menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat. ”Saya ingatkan, terutama buat anggota KPU untuk tidak melakukan akrobatik dan berpihak kepada pasangan calon.
Jika itu terjadi, seluruh unsur keamanan akan diturunkan untuk melakukan penindakan untuk setiap pelanggaran,” tegasnya disela-sela rapat persiapan pilkada di Baruga Sangiangseri Rumah Jabatan Gubernur,kemarin.
Rapat tersebut dihadiri bupati, wakil bupati, dan sekretaris KPU dari 10 kabupaten yang bakal menggelar Pilkada 2010 mendatang seperti Bulukumba, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja,Maros,Pangkep, Barru,dan Selayar. Gubernur mengatakan, sikap netral penyelenggara pemilu adalah harga mati. Pasalnya, kerawanan Pilkada Bupati jauh lebih besar dibandinkan Pilkada Gubernur, pemilihan legislatif atau pemilhan presiden.
Selain itu, Gubernur mengingatkan agar dalam penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPUD harus berpedoman pada satu sumber yakni Dinas Catatan Sipil. Data jumlah pemilih yang dikeluarkan harus dijadikan data formal penentuan pemilih melalui kontrol pemprov. ”Kelemahan kita selama ini karena tidak adanya rasa saling percaya.Hanya kecurigaan yang selalu ada dikepala.
Oleh karena itu, DPT yang selalu menjadi masalah, harus dikeluarkan dari satu sumber yakni catatan sipil,”tukasnya. Gubernur juga mengingatkan agar seluruh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada untuk menganggarkan dana penyelenggaraan dalam APBD perubahan dan APBD pokok masing-masing. Dalam rapat tersebut juga terungkap, jika masalah utama yang dihadapi oleh kabupaten dalam penyelenggaraan pilkada yakni alokasi anggaran yang belum jelas, seperti dikutif dari Sindo.
Terutama bantuan penyelenggaraan yang akan diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemprov. Masalah lain yang terungkap yakni ketidaksiapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pemekaran Toraja Utara. Careteker Bupati YS Dalipang mengatakan, pihaknya belum bisa menyelenggarakan pilkada akibat keterbatasan infrastruktur pemerintahan khususnya penyelenggaran Pilkada yakni KPU.
Hingga saat ini, kabupaten pecahan Tana Toraja tersebut belum membentuk KPUD karena belum memiliki DPRD. ”Jika memang harus dibentuk KPU, maka pembentukan DPRD harus dipercepat juga agar segera dibentuk tim lima untuk menseleksi calon anggota KPUD,” jelas YS Dalipang. Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Muh Roem meminta agar data rill pemilih menjadi perhatian utama penyelenggara Pilkada.
Pasalnya, kisruh DPT selalu menjadi alasan utama bagi pihak yang kalah untuk melakukan protes yang kerap memamerkan kekuatan massa. ”Demikian halnya dengan pendanaan agar dialokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan,”tambahnya.repro by(Effendy)
