Dikatakannya, Freeport telah mengeruk kekayaan masyarakat Papua serta membohongi pemerintah Indonesia dengan hasil tambang yang disalurkannya melalui jaringan pipa bawah laut.
Sebuah laporan mengagetkan keluar dari seorang Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Yan Permenas Mandenas. Kepada Kantor Berita Antara di Jayapura Mandenas menyatakan bahwa secara diam-diam PT. Freeport Indonesia telah memproduksi uranium sejak delapan bulan silam.
Namun, secara diam-diam, dan terselubung, Freeport telah mengambil kekayaan alam di Papua ini selain emas. Dari laporan anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua ini yang digali dari para karyawan dan beberapa masyarakat, diketahui bahwa, selain berupa konsentrat, Freeport juga mengeruk uranium.
Jarak antara lokasi penambangan dan pemukiman masyarakat harus diatur karena jika tidak, maka bisa berakibat pada ancaman radiasi, karena uranium dapat mengganggu kesehatan penduduk atau makluk hidup lainnya.
Pantas saja pernyataan Mandenas ini membuat Jakarta kalut dan sekaligus reaktif. Adalah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan penambangan uranium ini.
Komisari PT. Freeport Indonesia, Andi Mattalatta menampik kabar tersebut. Dikatakannya, Freepot hanya menghasilkan konsentrat tembaga, perak dan emas. Tidak lebih dari itu. Dia bekerja sesuai dengan kontrak karyanya dengan pemerintah.
Jika saja kabar diproduksinya uranium ini benar maka Freeport dapat dianggap telah melenceng jauh dari kontrak karyanya ini. Jika ini terbukti, maka pemerintah berhak memberikan sanksi terhadap Freeport. Demikian disampaikan pengamat pertambangan, Marwan Batubara kepada INTELIJEN.
Rebutan
Dalam kontek kekayaan alam, Papua menjadi rebutan tiga Negara besar yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Kondisi ini diawali oleh keberadaan Freeport di wilayah ini dan keberhasilannya mengeksplorasi seluruh kekayaan bawah bumi Papua.
Amerika saat ini berada di garda paling depan dalam menguasai kekayaan alam Papua melalui Freeport. Pasalnya, sebagian sahan Freeport dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Adapun sisanya dimiliki Inggris dan Australia.
Saking prospeknya Papua bagi ketiga Negara tersebut, maka segala upaya dilakukan agar papua dapat lepas dari NKRI. Maka gejolak yang muncul atau dimunculakn jauh melenceng dari persoalan sesungguhnya. Seperti, masalah pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, korupsi, konflik antar penduduk dan lainnya.
Uranium adalah bahan bakar reaktor nuklir dan senjata nuklir yang nilainya jauh lebih tinggi dibanding emas. Penambangan uranium memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan.
Undang-undang Investasi Asing pertama di Indonesia, yaktu UU Nomor 1 tahun 1967, pada pasal 6 ayat 1-h menyatakan pembangkitan tenaga atom sebagai salah satu bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh karena bidang ini dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
Di satu sisi, Amerika tidak dapat berkutik dengan adanya UU tersebut. Tapi, di sisi yang lain, Amerika Serikat dibuat kalang kabut oleh program-program nuklir Negara-negara seperti Libia, Iran dan Korea Utara.
Sedangkan, AS sendiri merupakan Negara konsumen uranium terbesar di dunia, yang mana AS tidak memiliki sumber daya alam yang memadahi mengenai potensi bahan baku nuklir itu. Oleh karena itu, sekecil apapun, potensi uranium di Papua akan disantap oleh AS.
Satu hal yang patut diperhatikan adalah munculnya isu ini yang mencuat ke permukaan secara tiba-tiba. Menanggapi hal tersebut, Marwan melihat bahwa munculnya isu ini berkaitan dengan kondisi lokal dan nasional.
Kondisi lokalnya, selama ini Freeport dianggap sebagai biang konflik yang terjadi di Papua. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan ini tidak kecil. Kenyataan itu dibenarkan oleh Sonny Keraf.
Adapun kondisi nasionalnya pemerintah dianggap tidak bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap operasi dan hasil produksi untuk mengetahui apa dan berapa yang sengguhnya mereka produksi.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Abdurrahman Wahid Sonny Keraf ini melihat selama apa yang dilakukan Freeport tidak transparan. Dan pemerintah tidak tegas dan serius.
“Bahwa Freeport mendapatkan konsesi memang benar, tapi harus ada koridor, laporan yang transparan untuk mengetahui apa saja mineral yg digali, seberapa emas yang dihasilkan. Ataukah ada energi lainnya,” kata Sonny kepada intelejen
Sebenarnya, dalam kontek ini kemudian menarik perhatian berbagai pihak bahwa daerah di Papua ingin mendapatkan benefit yang lebih besar dari produksi Freeport dengan melempar isu uranium.
Kecuali kalau memang pihak yang memunculkan isu ini mempunyai data valid. Akan tetapi, sudah dapat dipastikan bahwa banyak pihak yang meragukannya. Karena sesungguhnya, peta uranium di dunia sudah diketahui.
Secara internasional sudah diketahui negara-negara yang memiliki kandungan uranium yang meyakinkan atau signifikan. Dan Indonesia tidak termasuk dalam kategori negara yang punya cadangan uranium yang meyakinkan itu. Syah. (Sumber : totom wakatobi)
