Proyek e-Goverment Selayar Gagal, Miliaran Dana Negara Mulai Dipertanyakan

Media Selayar
Rabu, 14 November 2012 | 05:52 WIB Last Updated 2021-08-26T14:03:19Z
Korupsi Selayar

MEDIA SELAYAR. E Goverment Pemkab Selayar adalah proyek Pemerintah Kabupaten Selayar TA 2003 -2005 yang hingga saat ini masih terus menuai pertanyaan publik yang menilai proyek ini telah gagal dengan alasan belum teroptimalisasi pada asas manfaat. 


Sejumlah infrastruktur dasar seperti tower disejumlah kantor pemerintah masih terlihat walaupun tidak digunakan sesuai peruntukannya. Malah telah ada yang rusak dan dipindah tempatkan tanpa alasan yang prosudural padahal pengangarannya dinilai cukup besar mencapai angka Miliar rupiah pada tahun diawalinya pelaksanaan proyek mubazir ini.
 

Proyek e Goverment Kab.Selayar adalah merupakan proyek kerjasama antara Quantum e-Learning dengan pemkab Selayar pada tahun 2003 awalnya.
 

Korupsi


Kerjasama ini kemudian tertuang dalam surat Bupati Selayar tertangal 20 Oktober 20003 kepada Gubernur Sulsel terkait pelaksanaan eGoverment di Kabupaten Selayar. Dalam persuratan tersebut diketahui bahwa pemkab Selayar telah membangun dan mengembangkan sistim manajemen modern. Surat ini juga ditembuskan ke Mendagri dan Menag Informasi Komunikasi.


Pentingnya e Govermen sesuai persentase pelaksanaannya menjadikan penganggaran proyek ini menjadi prioritas dalam APBD Selayar TA 2001 dimana proyeksi pengalokasian anggaran kemudian dilakukan secara bertahap hingga mencapai angka 1,3 miliar rupiah lebih bersumber dari Apbd Kab.Selayar TA 2001 hingga tahun angaran 2004. Pembelanjaan pada tahap ini kemudian disebut pengadaan perlengkapan dan administrasi serta perpustakaan serta program. 


Salah satu pendukung adalah pelaksanaan tahap seminar e-Gov tahap I tahun 2002 tepatnya tangal 19 September 2002 kemudian Seminar e-gov Tahap II pada 11 Agustus 2003 pelaksanaan e-Gov dinilai belum maksimal . sejumlah pelatihan dilaksanakan mulai dari pelatihan pengenalan hingga pelatihan manajemen keuangan, pelatihan operator komputer, pelatihan programmer, pelatihan database, pelatihan web design, pelatihan web program, pelatihan maintanence dan perakitan komputer telah digelar termasuk pelatihan network. admin dan lain-lain telah digelar dengan biaya yang tidak sedikit tentunya. 


Belum lagi program pengembangan dan isntalasi server internet. semuanya dibandrol dengan paket kegiatan dan program. Bila tidak cukup pada pelaksanaan awal maka selalu dilanjutkan dengan tahap II dan selanjutnya. Pendek kata semuanya prosudure yang digariskan terlalui dan terlaksana.


Program kemudian berlanjut hingga dilaksanakan proses perekrutan dengan label penjaringan peserta yang dilaksanakan juga dengan fase fase. Hingga pada akhir pemaparan program berkelanjutan ini kemudian diteorikan dengan jaringan informasi. 


Tak lepas juga perencanaan loka karya dan Ekspo Komputer Selayar 2005 dengan pemateri pemateri dari pusat dan ahli. Pesertanya juga tidak main-main hingga ke tinggkat menteri dan dirjen. Semuanya terbiayai oleh APBD Selayar saat itu.


Singkat kata dari hasil penelusuran kemudian kota Benteng ramai dengan tower-tower galpanis berukuran tinggi 20 s.d 25 meter disetiap skpd dan kantor, yang bertujuan sebagai koneksi tentunya. termasuk kewajiban setiap dinas dan pengguna e-Gov kemudian menganggarkan pengadaan komputer dan modem serta istilah link net lainnya kompak dengan alat cetak printer dan otomatis kemudian pembiayaan listrik meningkat. Semuanya dari APBD Kabupaten Selayar.


Waktu kemudian membuktikan bahwa semua yang terbangun tersebut saat ini tidak dapat digunakan sesuai maksud dan tujuan yang diteorikan. Lalu mana semua tenaga-tenaga terdidik dan terlatih oleh para ahli ? Semuanya terkesan tidak peduli dan memilih diam daripada harus mengutak atik kembali peralatan yang terbeli dengan uang rakyat. 


Bila kemudian ditotal maka perhitungan kasar akan mencapai angka lebih dari 3 Miliar Rupiah apalgi bila di kurs dengan bilangan jumlah nilai mata uang saat ini.


Salah satu hal yang paling banyak mendapat pertanyaan dari pem,erhati Selayar adalah bagaimana mengetahui Keadaan Selayar bila situs resmi pemerintah yang dipromosikan hingga bertahun-tahun www.selayar.go.id ternyata tidak terbuka. Padahal semuanya termasuk dalam pembiayaan e-Govermen Selayar.


Yang pasti proyek yang dinilai gagal dan mubazir dengan angaran Miliaran Rupiah ini adalah merupakan kerjasama antara Pemkab Selayar dan Quantum e-learning yang saat itu melibatkan pengusaha Selayar berinisial M" dan saat ini telah menjadi seorang anggota DPRD Kep.Selayar dari partai Demokrat kini tidak dapat difungsikan. Dan telah banyak lagi anggaran yang digelontorkan untuk hal-hal sejenis ini di Pemkab Selayar setelah e-Goverment.


Sayang karena semua berkas telah terkunci dan semua data telah tersusun rapi. Alasan klasik bila kemudian penulis menanyakan arsip pada nara sumber. Hampir semuanya dikunjungi dan semuanya pun menyatakan tidak lagi tahu. Keterbatasan kewenangan membuat semnuanya hanya bisa dituliskan dengan sangat terbatas.

Pelaksanaan seluruh tahapan dan fase program sejak dari awal hingga pengalokasian anggaran terakhir ditaksir telah melewati angka 5 M. Bila dilakukan penyelidikan pada proses pengadaan hardware dan soft ware yang digunakan juga dinilai terlalu tinggi sehingga ada sinyalemen mark up dalam pengadaannya. . Begitu juga pada proyek pengadaan hardware dan fasilitas pendukung lainnya disejumlah skpd disinyalir terjadi doble penganggaran dengan apa yang direncanakan dalam Apbd. 


Selain itu sejumlah program pendukung misalnya pelatihan-pelatihan yang dialokasikan terkait proyek ini dinilai sangat rentan terjadi pertanggungjawaban fiktif sehingga sangat dibutuhkan keseriusan pihak-pihak yang bisa meluruskan dan menyelamatkan keuangan daerah yang saat ini sementara mengalami banyak benturan mulai dari sorotan publik hingga temuan temuan badan pemeriksa. 


Kemungkinan besar semua yang terjadi saat ini adalah imbas dari pelaksanaan pengawasan masa sebelumnya yang sangat longgar. Terbukti pada proyek pengadaan Kapal Takabonerate dan Proyek obyek Wisata Jammeng dan sejumlah item item pengalokasian anggaran lainnya termasuk pengadan sound sistem dan mushalla dewan serta pengadaan mobdin dan perencanaan gagal yang jumlah totalnya ditaksir mencapai angka 20 Miliar kerugian daerah, yang terus menjadi beban hingga saat ini.


Namun Semuanya butuh keseriusan dan kemauan untuk kembali menyuarakan siapa yang bertanggungjawab atas penggunaan uang rakyat dalam APBD Selayar setiap tahunnya. Bila sinyalemen ini benar maka sewajarnyalah para wakil rakyat kita sadar akan fungsinya sebagai lembaga pengawasan. (next for up date investigation) (R)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Proyek e-Goverment Selayar Gagal, Miliaran Dana Negara Mulai Dipertanyakan

Trending Now

Iklan