MEDIA SELAYAR. Kesiapan dan persiapan pihak pemerintah Kabupaten kepulauan Selayar dalam hal ini Bapemdeskel sebagai instansi tehnis yang melakukan pengawasan langsung dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serempak di 11 desa se-Kabupaten Kep.Selayar pada Tanggal 20 Nopember 2013 mendatang makin giat dan tentu saja ini menjadi salah satu agenda prioritas kerja bulan ini.
Hal ini ditegaskan oleh Drs.Ahmad Aliefyanto MM kepala Badan Pemberdayaan Desa Dan kelurahan Pemkab Kep.Selayar kepada media ini. Untuk tahun 2013 ini kami menyelenggarakan Pilkades Serempak sebanyak 2 kali.
Dimana sebelumnya pada pelaksanaan pertama pada bulan Juni 2013 lalu, telah terlaksana pemilihan serempak di 46 desa yang berada di 11 Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar (18/6) . Tercatat 17 desa diantaranya berada di wilayah kecamatan Kepulauan dan 29 di kecamatan daratan dengan pengawasan yang cukup, jelasnya.
Selanjutnya untuk pelaksanaan ke 2 ini lebih sedikit dari yang pertama dan akan berlangsung di 11 desa, termasuk 3 desa diantaranya berada diwilayah kecamatan Kepulauan. Insya Allah akan diselenggarakan serempak pada tanggal 20 Nopember 2013 mendatang
Ahmad Aliefyanto lebih lanjut mengakui bahwa keterbatasan pasti ada dan telah menjadi bahan evaluasi kami dari awal , misalnya sejumlah permasalahan yang diprediksi kemungkinan muncul pada pelaksanaan pilkades, seperti pada penghitungan suara yang terkadang tidak bisa diterima oleh para peserta calon kepala desa bersama pendukungnya. Ini pengalaman kami pada pelaksanaan pertama lalu, .
"Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan terjadinya gejolak maka kami terus menerus melakukan monitoring dan komunikasi terhadap panitia pelaksana pilkades tingkat desa sebagai pelaksana yang harus berperan aktif dan bersikap jujur serta bertanggung jawab, sesuai dengan aturan dan prosedur secara normatif serta profesional dalam menjalankan tugasnya."sehingga pelaksanaan berjalan lancar hingga tahapan akhir pilkades jelas Aliefyanto.
Ditempat terpisah, Edi .R aktivis pemerhati pembangunan Selayar dari FPS yang memang rutin melakukan pantauan dan kajian khusus dalam setiap pesta demokrasi didaerah ini mengatakan bahwa pelaksanaan pilkades masih banyak yang perlu mendapat perhatian, misalnya regulasi terkait domisili cakades atau data penduduk cakades yang ikut diseleksi mulai dari panitia tingkat desa hingga tingkat kabupaten, setidaknya tidak menimbulkan protes warga desa yang akan melaksanakan pemilihan.
Ahmad Aliefyanto lebih lanjut mengakui bahwa keterbatasan pasti ada dan telah menjadi bahan evaluasi kami dari awal , misalnya sejumlah permasalahan yang diprediksi kemungkinan muncul pada pelaksanaan pilkades, seperti pada penghitungan suara yang terkadang tidak bisa diterima oleh para peserta calon kepala desa bersama pendukungnya. Ini pengalaman kami pada pelaksanaan pertama lalu, .
"Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan terjadinya gejolak maka kami terus menerus melakukan monitoring dan komunikasi terhadap panitia pelaksana pilkades tingkat desa sebagai pelaksana yang harus berperan aktif dan bersikap jujur serta bertanggung jawab, sesuai dengan aturan dan prosedur secara normatif serta profesional dalam menjalankan tugasnya."sehingga pelaksanaan berjalan lancar hingga tahapan akhir pilkades jelas Aliefyanto.
Ditempat terpisah, Edi .R aktivis pemerhati pembangunan Selayar dari FPS yang memang rutin melakukan pantauan dan kajian khusus dalam setiap pesta demokrasi didaerah ini mengatakan bahwa pelaksanaan pilkades masih banyak yang perlu mendapat perhatian, misalnya regulasi terkait domisili cakades atau data penduduk cakades yang ikut diseleksi mulai dari panitia tingkat desa hingga tingkat kabupaten, setidaknya tidak menimbulkan protes warga desa yang akan melaksanakan pemilihan.
Termasuk perlu adanya aturan praktek jual beli suara atau money politik para calon. setidaknya ada ketegasan atau sebuah regulasi yang mempunyai kekuatah hukum tetap bila tidak diindahkan. Lebih lanjut lagi perlu adanya evaluasi agar potensi yang menimbulkan kerawanan keributan karena produk peraturan daerah yang mengatur masalah itu masih banyak kekurangan.
"Oleh karena itu, kami berharap agar semua lembaga pemerintah yang terkait diajak turun dan dapat berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan pilkades aman, damai dan lancar serta jujur pada masa2 yang akan datang"jelas Edi.R yang menambahkan bahwa gesekan antarwarga pada pelaksanaan pemilihan kepala desa jauh lebih rawan dibanding pemilihan gubernur dan pemilihan legislatif.
Karena itu, semua pihak perlu mewaspadai gejolak yang kemungkinan terjadi.
"Potensi ancaman gesekan pada pilkades lebih tinggi daripada pelaksanaan pilgub dan pileg, sehingga semua pihak kami minta mampu menyukseskan agenda pesta demokrasi rakyat di desa," kata Edi (6/11) . (R.1)
"Potensi ancaman gesekan pada pilkades lebih tinggi daripada pelaksanaan pilgub dan pileg, sehingga semua pihak kami minta mampu menyukseskan agenda pesta demokrasi rakyat di desa," kata Edi (6/11) . (R.1)
