MEDIA SELAYAR. Hingga akhir bulan Februari 2017, sebagian besar Pemerintah Kecamatan, baik diwilayah kepulauan dan daratan Kabupaten Kepulauan Selayar telah selesai melaksanakan amanah undang-undang dalam kaitannya dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang membahas dan menetapkan perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2018.
Seperti yang berlangsung kemarin Selasa (21/2) di aula Kantor Kecamatan Bontomanai, tepatnya di Polebunging.. Musrenbang ini dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah (BAPELITBANGDA), Drs.H.Baso Lewa.
Musrenbang ini dihadiri Anggota DPRD Dapil Bontomanai, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Jajaran Skpd dan Instansi Tehnis Pemkab Kep. Selayar dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Bontomanai serta Tokoh Masyarakat dan TP.PKK.
Kegiatan yang sama, juga berlangsung di Aula Kecamatan Bontoharu pada Selasa (21/2) kemarin. Musrenbang tingkat Kecamatan Bontoharu dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan sejumlah Skpd pelaksana tehnis, serta Para Kepala Desa se-Kacamatan Bontoharu, TP.PKK dan para tokoh masyarakat di Kecamatan Bontoharu.
Dalam kegiatan Musrenbang Tingkat kecamatan Bontoharu yang mengemuka adalah usulan infrastruktur dan penerangan warga serta pemberdayaan.
Dalam sambutannya, membuka Musrenbang Kecamatan Bontomanai, Kepala Bapelitbangda Drs.H. Baso Lewa meminta kepada peserta Musrenbang, khususnya para Kepala Desa untuk lebih pro-aktif dalam merencanakan dan mengawal usulannya hingga ke tingkat Kabupaten.
Dan menyampaikan harapan Bupati Kepulauan Selayar, kiranya usulan-usulan pembangunan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan ini dapat merujuk kepada Visi RPJMD 2016 tingkat Kabupaten yang tujuannya adalah terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Kultural dan Keagamaan.
Terkait Musrenbang di Kecamatan Bontomanai, sejumlah usulan kemudian diajukan sebagai bahan dan rencana pembangunan desa di wilayah tersebut. Dan yang mengemuka adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta penerangan masyarakat yang dinilai hingga saat ini belum terlayani sepenuhnya, akibat tidak normalnya listrik pln selama setahun terakhir.
Misalnya Kepala Desa Mare-Mare, Arman, menyampaikan usulan mengenai peningkatan program pertanian khususnya persawahan dan peningkatan infrastruktur jalan Desa Mare-mare. (tim)
Misalnya Kepala Desa Mare-Mare, Arman, menyampaikan usulan mengenai peningkatan program pertanian khususnya persawahan dan peningkatan infrastruktur jalan Desa Mare-mare. (tim)
