MEDIA SELAYAR. Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali menyatakan kesiapannya menghadiri Kongres Nasional Maritim (KONASMI) yang akan digelar pada 9 - 11 Agustus 2017 di Makassar. Hal ini dipertegas oleh Muh. Basli Ali, saat dikonfirmasi menyangkut pelaksanaan KONASMI pada Minggu, 6 Agustus 2017, pagi.
KONASMI dijadwalkan akan dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, serta sejumlah Menteri. Hadirnya orang nomor satu di Indonesia ini, tentu akan memberi semangat tersendiri bagi para Kepala Daerah yang daerahnya berada di wilayah pesisir dan Kepulauan, seperti Kabupaten Kepulauan Selayar. Apalagi salah satu misi Presiden RI adalah membangun daerah maritim di Indonesia.
Muh. Basli Ali juga menyampaikan bahwa KONASMI ini juga akan dirangkaikan dengan pelaksanaan Deklarasi dan Pelantikan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo).
Dalam kongres, akan dibahas solusi terkait persoalan kemaritiman dan kepulauan yang sedang dihadapi oleh daerah-daerah pesisir dan kepulauan di Indonesia. Dan peran Aspekindo disini akan sangat berperan dalam mensukseskan Indonesia sebagai poros maritim dunia. jelasnya.
Dalam kongres nanti, tentu saja kita akan menyampaikan bagaimana kendala kita di Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakat. Khususnya perjuangan kita melayani masyarakat di wilayah Kepulauan, yang dibatasi oleh laut. Tentu saja tidak akan sama kendalanya, dengan daerah yang tidak dikelilingi laut, dan mengenai hal ini, pemerintah pusat harus tahu, jelas Basli.
Bagaimana kita memberi pelayanan dasar terhadap masyarakat diwilayah pulau hingga ke pulau terluar, harus berhadapan dengan laut yang mengalami pergantian 2 musim dan cukup ekstrim. belum lagi persoalan penyiapan infrastruktur, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta penanganan destructive fishing. Dan perlu diingat bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 11 Kecamatan, 5 diantaranya adalah kecamatan pulau. Hal-hal inilah yang tentu saja akan disuarakan saat pelaksanaan kongres, jelas Basli.
Kita berharap, agar ada perhatian pemerintah pusat terkait hal ini. Bagaimana mungkin bisa kita maksimal dalam pelaksanaannya, bila kewenangan dalam penanganannya bukan ditangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan. Contohnya pengawasan dan pengelolaan laut, kewenangannya bukan ditangan Pemerintah Kabupaten tapi ditangan Pemerintah Provinsi.
