MEDIA SELAYAR . Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., pimpin rapat Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Rapat berlangsung di pelataran warkop Bambo, Putabangung, pada Rabu, 6 Maret 2019.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dihadiri oleh Asisten Administrasi Setda; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan; Penelitian, dan Pembangunan Daerah; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Perhubungan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kepala Dinas Kepariwisataan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan.
Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa rapat dilaksanakan untuk mempertajam data intensifikasi PAD dan ekstensifikasi PAD, guna memperoleh gambaran sementara, mengenai nilai pajak terkait intensifikasi dan perluasan objek pajak yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah.
Selain itu membahas ekstensifikasi pajak yang artinya memikirkan apa yang potensial menjadi objek pajak. Dimana selama ini justru belum ditetapkan sebagai objek pajak dan semua itu diharapkan bisa menjadi penguatan terhadap sumber daya daerah, karena masalah yang paling krusial selama ini adalah ketersediaan sumber daya terutama keuangan.
"Kita harus memiliki data yang akurat terutama terkait intensifikasi dan ekstensifikasi ini sehingga nantinya kita bisa uji mengenai keabsahannya menurut hukum, jelas Wakil Bupati.
Setelah menghimpun data dari setiap OPD kemudian dikompilasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah lalu disistematisir, dipresentasikan, dan kita diskusikan mengenai legalitasnya sah menurut hukum atau tidak.
Setelah itu baru kita menuju tahap pelaporan kepada Bupati dan kita juga akan sarankan untuk membuat draft Peraturan Bupati dan saran untuk sosialisasi ke stakeholder kemudian kita masuk di Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebab tidak ada pajak tanpa undang-undang," lanjut Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Drs. H. Andi Nur Haliq, M.Si., menyampaikan bahwa hari ini adalah baru tahap pertemuan untuk mencoba merealisasikan apa yang diharapkan dari seluruh OPD untuk meningkatkan PAD.
Ini belum final, ini baru proses yang sedang berjalan dan kita berharap melalui proses ini endingnya nanti kita menemukan solusi untuk meningkatkan PAD kita.
"Kita mencoba menghimpun dari inisiatif teman-teman, mencoba mengkaji mana pendapatan yang sudah dikelola yang bisa ditingkatkan dan mana sumber baru yang bisa dijadikan objek pendapatan, jelas H. Andi Nurhaliq
Ia berharap agar semua OPD terkait, dapat memasukkan inisiatif mereka, dalam bentuk tulisan dan nanti kami meramu dalam satu tulisan yang tentu saja menjadi bahan pertimbangan oleh pengambil kebijakan," jelas Drs. H. Andi Nur Haliq, M.Si. (*).
