MEDIA SELAYAR. Seperti dilansir dari DetikNews dengan judul "Siapa Selundupkan Senjata untuk Aksi 22 Mei? " menjajdi salah satu berita menarik hari ini yang kembali ditayangkan oleh Media Selayar.
Dalam berita tersebut, Pemerintah mengidentifikasi ada kelompok yang bermain dan membuat suasana ricuh saat pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan intelijen sudah menangkap adanya penyelundupan senjata untuk membuat ricuh aksi. Siapa?
Moeldoko menuturkan upaya penyelundupan senjata itu jadi bukti nyata ada yang ingin membuat suasana ricuh. Karena itu, dia mengimbau masyarakat agar mengurungkan niat untuk aksi.
"Intelijen kita sudah menangkap adanya upaya menyelundupkan senjata dalam rangka itu. Nah, jadi bukti-bukti itu sudah nyata.
Untuk itu, kita harus sampaikan terbuka kepada masyarakat agar mengurungkan niatnya untuk berkumpul," kata Moeldoko di kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Dia mengatakan motif penyelundupan senjata itu terindikasi untuk menciptakan isu adanya penembak jitu (sniper).
Dia mengatakan narasi akan adanya penembak sudah diciptakan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan. Namun Moeldoko tidak membeberkan siapa penyelundup tersebut.
"Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. Ujung-ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam.
Berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir, sehingga itu harus menggunakan teleskop. Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik agar publik paham," jelasnya.
Dia mengatakan sangat mungkin ada upaya adu domba pada 22 Mei 2019 nanti. Bahkan dia mengatakan TNI dan Polri yang jadi korban nantinya.
"Sangat mungkin (ada upaya adu domba). Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah. Ujung-ujungnya TNI-Polri menjadi korban tuduhan. Gitu," katanya.
Moeldoko menambahkan, untuk menghindari adanya tudingan terhadap aparat keamanan, maka TNI dan Polri dilarang menggunakan peluru tajam dalam pengamanan 22 Mei nanti.
"Nah, untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Nggak ada lagi sekarang amunisi tajam itu. Dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa.
Secara taktikal kita sudah susun dengan baik, sehingga kita sangat berharap nggak ada lagi TNI-Polri jadi korban dari sebuah skenario yang disiapkan," katanya.
Untuk personel yang akan dikerahkan nanti, Moeldoko mengatakan totalnya sekitar 28 ribu. Meski ada pengamanan yang besar, Moeldoko tetap mengimbau masyarakat agar mengurungkan niat ikut aksi pada 22 Mei nanti.
"Cukup besar ya, antara 28 ribu (jumlah personel keamanan). Masyarakat nggak perlu takut. Tetapi kita juga mengimbau masyarakat tidak perlu kumpul," katanya.
Dia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dengan kelompok yang mencoba bermain-main tersebut. Pemerintah akan menindak tegas jika ada pelanggaran hukum.
"Ini yang pemerintah punya tanggung jawab melindungi segenap bangsa. Nggak boleh rakyatnya terlukai, nggak boleh rakyatnya menjadi korban. Itu ada, kita akan tegas, nggak ada cara lain," ujarnya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan siap mengamankan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu 22 Mei 2019. Sebanyak 50 ribu personel diturunkan untuk mengamankan kegiatan tersebut.
"Jadi besok dari pihak kepolisian menurunkan sekitar 50 ribu personel gabungan TNI-Polri dan pemda. Itu sudah kita tentukan lokasi-lokasi mana saja yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Meteo Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5).
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pihaknya menyiapkan pengamanan maksimal. Tito mengatakan setiap pihak yang melanggar akan ditindak tegas.
"Kita akan mengamankan secara maksimal kita sudah siapkan rencana rencana pengamanan yang melibatkan personel yang cukup agar masyarakat juga merasa terjamin sepanjang semua mengikuti aturan hukum maka akan baik-baik saja.
Polri prinsipnya, jika ada pihak-pihak yang keberatan mengikuti aturan hukum, maka tentu kita akan ikut mengamankan namun kalau ada pelanggaran hukum yang sama polisi seluruh dunia juga sama, kalau ada pelanggaran hukum kita akan melakukan penindakan hukum sesuai aturan yang ada," kata Tito di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/5).
Sumber : Detik News
BACA JUGA : Agar Tidak Jadi Korban Skenario, Personil TNI-Polri Siap Amankan Aksi Tanpa Peluru Tajam
