Daerah berjuluk Butta Toa ini menjadi daerah pertama pelaksanaan Jambore PKB/PLKB di Indonesia yang merupakan penyuluhan KB terbesar di Indonesia secara serentak.
Tercatat, ini adalah penyuluhan KB peserta terbanyak. Yaitu 1.048 penyuluh dan 10.480 peserta di 8 kecamatan 64 desa/kelurahan. Resmi tercatat di MURI dengan urutan rekor ke-9217. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB)
Kepala BKKBN RI, dr Hasto Wardoyo memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Bantaeng yang memberi dukungan terhadap kegiatan itu.
Ia menyebut, awal gerak jambore ini akan menjadi catatan sejarah bangsa bahwa Jambore dan gerak penyuluhan nasional dimulai dari Kabupaten Bantaeng.
"Ini yang pertama kalinya di Indonesia. Tentu Bantaeng akan terus kami ingat sebagai daerah yang pertama kali melaksanakan kegiatan ini," jelas dia.
Dia juga menghanturkan terimakasih yang banyak terhadap seluruh penyuluh KB yang hadir pada kesempatan itu. Dia mengatakan, kedepan penyuluh KB akan mendapatkan banyak tugas dari pemerintah.
Salah satunya adalah menyusun grand desain pembangunan kependudukan.
"Kami mendapat amanat dari Bappenas, untuk membuat Indeks Pembangunan Keluarga, yang akan menjadi satu-satunya di Indonesia.
Tahun ini akan kita buat dan akan diluncurkan sekaligus dilaksanakan tahun depan. Ini tentu dapat kita lakukan bersama-sama saling bahu-membahu antara pusat, provinsi dan kabupaten," ujarnya.
Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin memberikan apresiasi terhadap seluruh peserta jambore. Dia menyebut, hal ini adalah sebuah kehormatan menjadikan Bantaeng sebagai salah satu daerah tujuan untuk kegiatan yang berskala nasional seperti ini.
"Merupakan suatu kehormatan bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantaeng, atas penunjukan Kabupaten Bantaeng sebagai tempat berkumpulnya para pejuang lini depan Keluarga Berencana dalam acara yang begitu meriah ini, yaitu Jambore PKB/PLKB," ujarnya.
Bupati juga melaporkan perkembangan program KKBPK di Bantaeng beberapa tahun terakhir. Dia menyebut, sejak tahun 2012 telah dibangun masing-masing satu Balai Penyuluhan KB di 8 Kecamatan dan dilengkapi sarana penyuluhan serta penggerakan program KKBPK.
Sementara melalui dana DAK Non Fisik telah dibiayai kegiatan-kegiatan penyuluhan, pertemuan, penggerakan dan pengolahan data. Dua tahun terakhir juga telah dikembangkan Kampung KB dan Pembinaan Ketahanan Keluarga.
Dalam kesempatan itu, dia juga berterimakasih kepada semua peserta jambore. Dia menyebut, Bantaeng adalah salah satu daerah dengan tiga zona. Mulai dari dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir pantai.
Di ketiga zona ini, terdapat banyak potensi wsisata. Sebagai bentuk terimakasihnya, Pemkab Bantaeng akan menggratiskan semua tempat wisata kepada semua peserta jambore yang datang ke Bantaeng.
"Kepada semua peserta Jambore, silahkan berwisata di Bantaeng. Semua tempat ini akan kami gratiskan untuk peserta jambore," jelas dia.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, H M Nurdin Abdullah sebelum membuka acara secara resmi mengatakan bahwa yang terpenting dari kegiatan ini adalah bukan tentang berapa jumlah anak yang harus dimiliki.
Tetapi, lebih kepada bagaimana melahirkan anak anak yang lebih berkualitas dengan gizi yang lebih baik.
"Saya harap anak-anak kita, generasi baru ini akan menjadi generasi yang kuat, yang unggul dan menjadi agen perubahan. Satu yang harus menjadi perhatian juga yakni tantangan kita ke depan adalah menurunkan angka stunting pada anak.
Maka dari itu orang tua harus betul-betul memperhatikan kebutuhan gizi anak khususnya pada usia seribu hari pertama," imbau Gubernur.
Jambore akan berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 10 sampai dengan 13 Oktober 2019 dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan. Di antaranya kegiatan penyuluhan, seminar, pentas seni dan outbound.
Turut hadir pada kesempatan tersebut antara lain Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Rini Riantika Djohari, Ketua TP. PKK Bantaeng, Hj. Sri Dewi Yanti, Ketua GOW Bantaeng, Hj. Rahma Arsyad, Ketua DPP IPeKB Indonesia, Para Kepala Perangkat Daerah Pengendalian Kependudukan dan KB Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, para Kepala SKPD, Camat/Lurah lingkup Pemerintah Bantaeng.(*)
