Anggota Bawaslu Sulsel Amrayadi mengatakan, pengawasan secara ketat ini dilakukan untuk menghasilkan penyelenggara yang independen dan berintegritas. Hal ini ditegaskannya pada saat diskusi bertema menguji independensi PPK hasil rekrutmen KPUD dalam Pilkada Serentak 2020, di Warkop Cappo, Jl Sultan Alauddin, Kota Makassar, Kamis (27/2).
"Kami melakukan pengawasan ketat dari segi independensi seluruh calon," ujar Amrayadi, saat acara diskusi.
"Kita di Sulsel punya satu daerah rawan di Pilkada 2020 dan itu Makassar berdasarkan IKP Bawaslu Pusat," tambah Amrayadi.
Saat ini, Bawaslu tengah mengawasi proses verifikasi administrasi bagi cakada perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan berkas oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Maros dan Selayar.
"Peranan Bawaslu dalam tahap pendaftaran jalur perseorangan tersebut yakni melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu pendaftaran," ujarnya.
Selain Amrayadi, hadir dalam diskusi itu Komisioner KPU Sulsel Fatmawati Rahim, Ketua Harian DPD KNPI Sulsel Arsony, Ketua JPPR Sulsel Ewink Kajang, dan Kanit II Subdit Politik Dit IK Polda Sulsel Kompol Sismoyo.
Sementara itu dalam diskusi juga terungkap kalau persoalan dukungan pada pasangan calon yang maju perseorangan sangat rawan terjadi tindak pidana bila kemudian saat verifikasi diketahui data yang ada bukan atas kemauan pendukung alias tanpa sepengetahuan pemilik ktp dan tanda tangan dipalsukan, jelas Irwan, salah seorang peserta diskusi. (***)
