Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), penyediaan vitamin dan obat-obatan, penyedian bahan pemeriksaan laboratorium, perlengkapan kamar isolasi serta penyedian alat kesehatan (Alkes) lainnya.
Kebijakan ini menurut Bupati sesuai dengan surat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tutupnya.
“Berbagai upaya percepatan penanganan Covid-19 dilakukan Pemkab Selayar. Salah satunya, melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran yang tidak mendesak, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan,” ucapnya.
Anggaran penanganan covid-19 senilai Rp 23,6 Milyar ini juga termasuk didalamnya pemberian insentif atau honorarium para tenaga medis yang menangani kasus covid-19.
Pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa mulai April hingga Juni.mengatakan pengawasan ketat akan diterapkan dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak wabah Covid-19.
Pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa mulai April hingga Juni.mengatakan pengawasan ketat akan diterapkan dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak wabah Covid-19.
Dari pantauan liputan Pewarta, Bupati Kepulauan Selayar, H.M Basli Ali dalam setiap kesempatan menegaskan kepada jajaran Pemkab, agar menjaga citra pemerintah kepada rakyatnya. Basli mewanti wanti agar tidak boleh ada seorangpun pejabat atau pelaksana lapangan menarik keuntungan dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran dan bantuan kepada masyarakat.
" Kondisi Masyarakat Selayar sudah susah saat ini, jangan ditambah susah lagi, bantuan ini harus tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap," kata H.M Basli Ali.
Dia meminta pejabat pemda, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa dan juga masyarakat aktif mengawasi, laporkan segera jika ada kejanggalan- kejanggalan di lapangan," tegas Basli lagi.
"Jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, ternasuk mempermainkan dana dan anggaran bantuan, baik itu dalam penyiapan dan penyalurannya. Saya berharap tidak ada temuan- temuan dan kasus hukum dalam niat kita membantu meringankan beban masyarakat Selayar, tegas Basli pada satu kesempatan dihadapan para pejabat dan kepala desa.
Bupati Kepulauan Selayar, H.M Basli Ali sebelumnya juga menegaskan, pembagian Rastra tanpa dipungut biaya sepersenpun itu. Untuk itu, Basli berpesan dalam penyaluran Rastra dari Kementerian sosial tersebut, kepada tim koordinasi dan satgas pangan dapat melakukan pengawasan hingga ke desa, sehingga tidak terjadi penyelewengan dan tepat sasaran.
"Bantuan ini gratis tanpa biaya apapun, jika ada oknum yang mencari kesempatan dengan bertujuan memperoleh keuntungan, laporkan, kita sudah kerjasama dengan pihak satgas pangan dalam hal ini Kepolisian," tegas Basli.
Pihaknya menegaskan akan mengawal proses pengadaan APD dan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat agar tepat sasaran dan sesuai peruntukan, kata dia.
"Bantuan ini gratis tanpa biaya apapun, jika ada oknum yang mencari kesempatan dengan bertujuan memperoleh keuntungan, laporkan, kita sudah kerjasama dengan pihak satgas pangan dalam hal ini Kepolisian," tegas Basli.
Pihaknya menegaskan akan mengawal proses pengadaan APD dan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat agar tepat sasaran dan sesuai peruntukan, kata dia.
Ia berharap aparatur sipil negara yang terlibat dalam kegiatan percepatan penanggulangan dan penanganan dampak COVID-19 agar tidak ada malakukan penyimpangan dan ada niat tidak baik untuk mencari keuntungan pribadi.
Informasi lainnya yang diterima redaksi dalam penyaluran bantuan dari Pemerintah, Dinas sosial masih terus menghitung kelompok sasaran penerima bantaun jaringan pengamanan sosial ekonomi yang akan disalurkan. (Tim).
