 |
| Kadis Sosial Patta Amir Turun Langsung Dalam Pendistribusian Bansos Ke Kepulauan |
MEDIA SELAYAR. Hingga saat ini penyaluran bantuan sosial bagi warga desa di Kabupaten Kepulauan Selayar belum seluruhnya bisa dinikmati oleh warga. Pasalnya, Pemerintah terkait masih terkendala data penerima yang belum sinkron.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Irwan Baso S.STP sebelumnya membenarkan hal ini dan mengatakan akan melaksanakan rapat dengan pihak Dinas Sosial terkait sinkronisasi data penerima. Data membenarkan bahwa memang sudah ada desa yang duluan melakukan pendistribusian namun hal tersebut tidak ada persoalan karena nantinya akan ada daftar penerima tambahan.
Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, Patta Amir kepada Pewarta, Senin (12/5) menjawab yang sama, kalau mereka akan melakukan rapat sinkronisasi data penerima terlebih dahulu, karena data penerima saat ini dinilainya masih menggunakan data lama sehingga dikhawatirkan akan banyak penerima ganda. Ini yang dihindari, jawab Patta Amir.
Lebih lanjut, Patta Amir menjelaskan kalau penyalurannya diupayakan tidak ada yang ganda dimana data awal dari Kemensos dan diupayakan penerima bantuan itu ada namanya di PPKN.
Persoalan muncul ketika ada perubahan data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH. Disisi lain bantuan yang diarahkan ke warga desa kemudian tidak diketahui nama-namanya oleh Kepala Desa., jelasnya.
Malah sudah ada desa yang melakukan penyaluran bantuan tanpa mengindahkan data yang belum sinkron. Saya sebagai Kadis Sosial kemudian menelpon ke Kadis PMD agar menunda dulu penyaluran bantuan di desa menunggu sinkronisasi data dari Dinas Sosial.
Data yang digunakan saat ini adalah data dari Kementerian Sosial dan menurutnya awalnya data ini dikirim oleh petugas operator pendataan didesa dan kelurahan. Dan mereka diminta untuk melaporkan ke sana bila ada perubahan. Dan di Dinas Sosial juga ada koordinatornya.
Data bantuan sosial juga berbeda beda. Antara produk bantuan yang satu dengan bantuan sosial lainnya. Dan Dinas Sosial Selayar tidak mengambil data di Desa tapi mengambil data di kelurahan, jelas Patta Amir lagi.
Data di Kementerian Sosial ini adalah data lama tahun 2015. kata Kadis Sosial.Dan baru diketahui kalau selama ini tidak ada pembaharuan data. Dan Dinas Sosial baru melakukan pendataan ulang pada tahun 2020 ini. namun karena terhambat pandemi corona, pendataan tidak dilanjutkan.
Tidak tertutup kemungkinan jika tidak didata ulang atau disinkronkan dengan data baru maka penyaluran bantuan sosial ini bisa saja tidak tepat sasaran jelas Patta Amir.
Kalau bansos tunai masih menggunakan data lama dengan kuota yang diterima Selayar sebanyak 801 penerima, ada tambahan berdasarkan surat pemerintah daerah sebanyak 1.500an lebih. Data PMD yang dimasukkan ke Dinsos itu untuk BLT dan Data untuk bantuan non tunai ada di Dinsos. Termasuk data masyarakat terdampak COVID-19.
Untuk data bantuan sembako, yang anggarannya 4,06 M dari Apbd Selayar, awalnya kami bersurat minta data masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 ke Pemerintah Desa, dan banyak kepala desa yang memasukkan 200 hingga 300 nama penerima sementara kuotanya tidak cukup. dan kami meminta data baru lagi untuk 100 saja perdesa dan kalau dirata-ratakan bisa mencapai 8.800 penerima, katanya.
Setelah data masuk kami kemudian melakukan verifikasi ke lapangan dan banyak yang ditemukan tidak masuk kategori penerima.
Kadis Sosial juga membenarkan kalau tidak adanya sinkronisasi data menjadi penyebab tertundanya penyaluran bansos. baik itu bantuan dari Dinas Sosial maupun dari pemerintah desa.
Sementara Kadis Dinas Sosial juga mengaku bahwa sudah ada bantuan yang sudah sementara disalurkan, yakni bantuan langsung tunai.
Kepala Dinas Sosial mengkhawatirkan akan banyak penerima ganda dan ini akan menjadi temuan dalam pemeriksaan pertanggungjawaban nanti dengan segala konsekwensi, pungkasnya. (Tim).
