MEDIA SELAYAR. Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Sulawesi-Selatan dipimpin oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah melaksanakan Vicon dengan Menkopolhukam RI dan seluruh jajaran Gugus Tugas se - Indonesia dalam rangka percepatan penanganan Covid 19.
Kegiatan ini berlangsung di Balai M Yusuf Jl. Jendral Sudirman Kota Makassar, pada Senin 18 Mei 2020.
Selain Gubernur, hadir Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka, S.E, Kapolda Sulsel, Irjel Pol Drs. Mas Guntur Laupe,SH. MH, Ka BIN Daerah Sulsel, Birgjen TNI Wing Handoko, Kajati Sulsel, Dr. Firdaus Dewilmar, SH.,M.Hum, Kadis Kesehatan Sulsel, Muh. Ichsan, Asisten III, Tutot Tana dan Nikmal Kepala BPBD Prov. Sulsel.
Vicon membahas percepatan penanganan COVID-19 dengan arahan para Menteri dan Kepala lembaga terkait pelaksanaan shalat Idul Fitri 1441 H, apakah dilaksanakan secara berjamaah atau dilaksanakan dirumah saja. Ini yang menjadi pertanyaan Menko Polhukam RI.
Secara Yuridis yang masuk dalam perundang undangan dan Permenkes, kegiatan keagamaan yang massif dilarang dalam Permenkes No 9 tahun 2020. Pemerintah meminta agar keputusan tersebut tidak dilanggar.
Menko Polhukam RI menghimbau agar Forkopimda melakukan sosialisasi dan kampanye agar Sholat Ied dilakukan dirumah masing masing.
Forkopimda TNI POLRI agar mengantisipasi kemungkinan adanya beberapa kelompok yang memaksa melakukan kegiatan Sholat Ied, sehingga tetap mempersiapkan protokol kesehatan.
Sementara itu arahan Mendagri RI, sepakat dengan pernyataan Menkopolhukam intinya secara Yurisdiksi kegiatan keagamaan yang bersifat mengumpulkan orang tidak diaksanakan. Terkhusus zona merah Covid 19.
Hal itu dilakukan karena dapat memungkinkan penularan Covid 19 secara massif. Agar merangkul tokoh-tokoh agama agar satu suara untuk tidak melaksanakan Sholat Ied secara berjamaah.
Dalam kesempatan ini, Waka BIN RI menyampaikan perkiraan dan prediksi penularan Covid 19 pada hari Raya Idul Fitri akan bertambah dengan massif di seluruh wilayah Indonesia.
Ada 3 cluster kegiatan keagamaan yang menonjol dan memberikan dampak penularan Covid 19 secara massif yaitu cluster Pertama Ijtima Ulama Gowa yang tersebar di 10 Provinsi, cluster kedua Jemaah tablig dari India dan cluster ketiga Jemaah Bethel di Jawa Barat.
Pemberian ijin Sholat Ied akan memicu masyarakat yang lain di zona merah untuk melaksanakannya juga. Sementara isu yang dimainkan pihak oposisi yaitu inkonsistensi pemerintah dalam mengambil kebijakan PSBB dan akan mencapai puncaknya pada hari Raya Idul Fitri dengan isu Sentimen Agama.
Maka dari itu disarankan agar menyiapkan dan melaksankan protokol SOP keamanan kesehatan Covid 19 bagi kelompok jemaah yang memaksa pelaksanaan Sholat Ied dan tidak melakukan pembubaran secara paksa.
Dalam kesempatan selanjutnya Menteri Agama kemudian menyampaikan bahwa Ia telah mengeluarkan himbauan baik berupa video dan selebaran ataupun melalui medsos terkait agar tidak melaksanakan Sholat Ied berjemaah di masjid dan lapangan selanjutnya agar dilaksankan dirumah.
Menteri Agama mengajak seluruh Forkopimda agar menghimbau dengan keras agar masyarakat melaksanakan Sholat Ied dirumah.
Selanjutnya Ka BNPB RI menyepakati apa yang dibahas khususnya apa yang disampaikan oleh Menteri Agama agar menghimbau pelaksanaan Sholat Ied dirumah Masing masing.
Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menghimbau Forkopimda agar tetap mengacu kepada putusan pemerintah pusat terkait pelarangan Sholat Ied. Agar memberdayakan Toga Toda Dan Tomas untuk menghimbau masyarakat melaksnakan sholat Ied dirumah.
Jika tetap masih ada kelompok yang memaksa agar dilaksanakan pengamanan dengan protokol kesehatan SOP Covid 19.
Senada dengan Panglima TNI yang sepakat dengan Menteri Agama dan Fatwa MUI untuk sholat ied dirumah masing-masing.
Ia meminta agar Forkopimda melaksanakan himbauan agar kegiatan Sholat Ied dilaksanakan dirumah masing-masing. Apabila ada kelompok yang tetap melaksanakan Sholat Ied berjemaah diluar untuk melaksanakan pengamanan serta protokol kesehatan Covid 19.
TNI Polri dan Forkopimda agar mengawasi secara ketat tiap check point perbatasan antar Kabupaten Kota, terkait masyarakat yang akan mudik. Agar Babinsa dan Babinkamtibmas tetap melaksanakan sosialisi terkait himbaun pemerintah untuk pencegahan Covid 19.
Harapan Jaksa Agung RI agar tidak terjadi lagi penyebaran Covid 19 dari kegiatan berkumpul, sehingga dapat menaikkan secara massif penularan Covid 19.
Sementara itu Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyampaikan akan melaksanakan sesuai arahan terkait himbauan pemerintah, melarang kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak, dan akan melaksanakan protokol pengamanan kesehatan jika ada kelompok yang memaksa melaksanakan Sholat Ied.
Ia juga melaporkan telah melakukan program wisata Covid dibeberapa daerah untuk ditarik ke kota Makassar, sehingga angka kesembuhan di Sulsel tinggi, serta untuk meminimalisir stigma negatif terkait Pasien Covid 19.
Pemerintah berharap dengan sangat agar masyarakat mengikuti intruksi dari pemerintah terkait tidak melaksanakan kegiatan ibadah yang sifatnya mengumpulkan orang banyak seperti Sholat Ied.
Dikarenakan permasalahan pelarangan Sholat Ied sensitif dan dapat menimbulkan dampak sosial agar menghimbau secara massif tanpa pemaksaan pembubaran kegiatan Sholat Ied.
Agar melaksanakan pengamanan protokol kesehata Covid 19 jika ada kelompok yang memaksa pelaksanaan Sholat Ied. Kegiatan mudik agar diawasi dengan ketat, khususnya menjelang dan sesudah hari raya Idul Fitri serta diwaktu yang lengah seperti malam hari. (*)
