MEDIA SELAYAR. Hingga saat ini, pelaksanaan bimbingan tekhnis pengelolaan Dana Desa yang dihadiri oleh 102 Kades dan BPD Kepulauan Selayar yang berlangsung di Grand Asia Hotel Jl. Boulevard Makassar terhitung dari tanggal 28-31 Juli 2021, menuai polemik.
Berbagai macam tanggapan pun puncul dari kalangan netizen. Hasil pantauan media di jejaring sosial bahwa Bimtek Kades dan BPD asal Kepulauan Selayar terkesan dipaksakan karena dilaksanakan pada saat PPKM di kota Makassar.
Informasi yang dihimpun awak media, Aparat Penegak Hukum (APH) yang diundang untuk menjadi pemateri dalam kegiatan Bimtek tersebut adalah Kejaksaan dan Kepolisian.
Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar menjadi pemateri dalam kegiatan Bimtek tersebut, sementara dari pihak kepolisian hingga saat ini belum diketahui dari polres mana.
Sumber di Mapolres Kepulauan Selayar, Rabu (4/8) menyampaikan bahwa tidak ada pemateri dari Polres Kepulauan Selayar dalam kegiatan Bimtek Kades Dan BPD yang diselenggarakan di Makassar.
"Kalau ada pemateri dari kepolisian, maka kami pastikan bukan dari Polres Kepulauan Selayar", tegas sumber (red).
Seperti berita sebelumnya, pelaksanaan Bimtek Kades dan BPD Kepulauan Selayar yang dilaksanakan di tengah PPKM kota Makassar menuai kontroversi.
Pasalnya, kegiatan yang dilaksanakan di hotel Grand Asia Makassar ini menghadirkan 102 orang peserta dan diduga melanggar aturan PPKM level 4 kota Makassar.
Kegiatan ini dibebankan kepada peserta senilai Rp 4.500.000/ orang,hal ini pun menuai sorotan publik dikaitkan dengan kondisi perekonomian warga di tengah pandemi.
Sejumlah sorotan tajam terus mengalir hingga saat ini, diantaranya mempertanyakan,"Bimtek 102 Kades dan BPD, siapa yang diuntungkan".
Dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Kadis PMD Kepulauan Selayar, memilih bungkam tidak menjawab. (R02)
