MEDIA SELAYAR. Daerah yang tidak mencapai target 70 persen angka vaksinasi Covid-19 dosis pertama akan diberikan sanksi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia. Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga disinsentif (pengurangan) anggaran daerah.
Demikian disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat kunjungan ke Sumatera Barat (Sumbar) dan memimpin Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (17/12) lalu.
"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan Dana Insentif Daerah", tegas Muhammad Tito Karnavian.
Sebaliknya, lanjut Tito, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum.
Lanjut, Ia mengatakan, jika angka capaian vaksinasi Covid-19 suatu daerah jomplang, akan berpengaruh terhadap rata-rata nasional.
"Karena itu, melihat Sumatera Barat angka capaian vaksinnya masih di bawah 70 persen, maka saya inisiatif untuk ke sini. Saya sudah melapor ke Presiden, dan beliau minta untuk ditingkatkan," ungkapnya.
Mendagri menyampaikan, kedatangannya ke seluruh daerah di Indonesia, terutama daerah yang capaian vaksinasi Covid-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden.
Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Mendagri salah satu yang ditugaskan Presiden untuk mendorong pemda mempercepat vaksinasi.
Selain Mendagri, Presiden menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," pungkasnya, sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri. (***).
