MEDIA SELAYAR. Insiden penganiayaan terhadap nelayan Pulau Rajuni Kecil bernama Puasa oleh oknum petugas di dalam Kawasan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, harus diusut dan diungkap.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPRD Kepulauan Selayar, Mappatunru, S.Pd., saat menerima audiensi Forum Lintas Pemuda dan HNSI Kepulaun Selayar di Kompleks Sunari Beach Resort Selayar, Kamis (16/6) siang.
“Sebagai perwakilan dan pengayom rakyat akan kita tindaklanjuti insiden penganiayaan ini. Bagaimanpun jalannya, apapun resikonya akan kita tuntut sampai dimanapun, dan yang pasti bahwa siapapun yang bernaung di negeri ini tidak ada yang kebal hukum”, ucap Mappatunru.
Ketua DPRD Kepulauan Selayar dengan tegas mengatakan pihaknya akan mengawal insiden penganiayaan nelayan tersebut secara berjenjang. Apalagi, menurut Mappatunru, informasi tentang tindakan kesewenang-wenangan terhadap nelayan di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate telah berulang-ulang terjadi, seperti kasus penembakan nelayan Pulau Rajuni dan nelayan Bonelambere Pulau Kayuadi.
Kami akan sampaikan insiden penganiayaan nelayan ini secara berjenjang di parlemen. Kita akan teruskan ke Provinsi maupun Pusat bahwa ada kejadian seperti ini yang terjadi di kepulauan Selayar berikut dengan buktinya, kata Mappatunru.
“Ini harus kita laporkan, kita tidak boleh diam. Selaku Ketua DPRD Kepualauan Selayar, akan saya buat surat tugas kepada Anggota DPRD Kepulauan Selayar untuk menghadap dan melaporkan hal ini ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan ke DPR RI”, tegasnya lagi.
Intinya, kata Mappatunru, pihaknya sepakat untuk membawa insiden penganiayaan tersebut ke ranah hukum. “Kalau insiden penganiayaan nelayan ini tidak dibawah ke ranah hukum, kemungkinan hal yang sama akan terjadi lagi dikemudian hari. Jangan beri ruang bagi pelaku penganiayaan di negeri ini”, tegas Ketua DPRD Kepulauan Selayar, Mappatunru.
Lanjut, Mappatunru mengatakan boleh saja ada pihak yang melakukan pengawasan dan pengamanan di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, tapi jangan sekali-kali menganiaya masyarakat, tidak boleh itu. Tidak ada sama sekali ruang di negeri ini bagi pelaku penganiayaan. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, siapapun dia.
“Kalau saja Pak Jokowi tau ini, pasti dia pun murka. Siapapun pelakunya”, ucap Ketua DPRD Kepulauan Selayar ini.
Melalui pertemuan itu, Ketua DPRD Kepulauan Selayar mengajak peserta audiensi untuk mencari jalan keluar, agar tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap masyarakat tidak terulang lagi dikemudian hari.
Diberitakan sebelumya, seorang nelayan Pulau Rajuni Kecil dalam Kawasan Taka Bonerate terpaksa harus dirawat karena mengalami luka pada bagian kepala dengan belasan jahitan serta luka pada bagian leher yang diduga mendapat perlakuan kasar dari petugas di perairan laut dalam kawasan Taka Bonarate.
Naas ini menimpa seorang nelayan bernama Puasa, warga Desa Rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar saat mereka sedang mencari ikan, pada senin (13/6/2022) di perairan pulau rajuni dalam kawasan Taka Bonerate.
Selain dianiaya dengan luka berat pada bagian kepala yang diduga akibat terkena benda tumpul, perahu miliknya juga rusak ditabrak oleh speedboat yang digunakan oleh petugas. (Tim).
