KEPULAUAN SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali mengikuti rapat koordinasi penuntasan pasca bencana gempa dengan Sekretatiat Wapres (Setwapres) RI melalui zoom meeting, Di Kediaman Resmi Bupati, Selasa (6/9)
Rapat koordinasi ini melibatkan Kementerian PU PR, Kemenko PMK, BNPB, dan diikuti pula oleh Kepala Bappelitbangda, Kadis PU, Kepada BPBD, dan Kadis Tarkim Kepulauan Selayar.
Suprayoga Hadi Deputi Dukungan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Setwapres memimpin pertemuan mengungkapkan bahwa Rapat koordinasi ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Wakil Presiden pada saat menerima audensi dan permohonan Bupati Kepulauan Selayar sehubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 7,4 SR.
"Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan bekerjasama mendukung penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan" ucapnya
Mewakili Kemenko PMK, Mery Efriana menanggapi permohonan percepatan penuntasan penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi menekankan perlunya kelengkapan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) gempa bumi di Kepulauan Selayar sebagai payung hukum.
"Setelah Dokumen R3P ini selesai disusun dan dilegalkan oleh kepala daerah kemudian dokumen tersebut akan diserahkan kepada BNPB yang selanjutnya dilakukan reviu, baru kementerian akan menghitung realisasi pendanaan yang akan diberikan" jelasnya
Bupati Kepualauan Selayar Basli Ali mengapresiasi pelaksanaan rakor ini dan menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam penanggulangan bencana yang menimpa Kabupaten Kepulauan Selayar.
"Peristiwa bencana gempa bumi melanda Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan pada 14 Desember 2021 lalu, Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter ini memberikan dampak kerusakan infrastruktur di Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena" Pungkasnya
Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Bupati mempertanyakan dan menyampaikan keluh kesah dan kebutuhan masyarakat khususnya perbaikan rumah warga terdampak gempa yang sampai saat ini belum juga teralisasi dari BNPB
"Untuk rumah rusak berat bantuan dari pusat sampai hari ini sudah berjalan 10 bulan belum terealisasi, masyarakat terus mendesak, bahkan pemda dinilai tidak serius menangani ini, kami mohon dan berharap secepatnya bisa teralisasi," cetus MBA
Pihak BNPB menjelaskan bahwa progres penanganan perbaikan rumah rusak berat terdampak gempa sebesar 7,9 M, yang dialokasikan pada Tahun 2021 sudah sesuai target.
"Masa hibah 10 Desember 2022, dan saat ini review dari Irtama BNPB telah terbit dan sudah berproses di Kementerian Keuangan, memang lama karena bukan hanya selayar, melainkan semua wilayah diproses secara bersamaan" ujarnya (Kominfo-IC)
