 |
MEDIA SELAYAR. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, bersama Kepala Desa dan jajarannya siap menyukseskan Gerakan Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang menjelang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.
Demikian disampaikan Kepala Dinas PMD Kepulauan Selayar, Irwan Baso, S.STP, M.M., saat menjadi pemateri pada kegiatan Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kepulauan Selayar, di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Sabtu (3/12).
Kadis PMD Kepulauan Selayar Irwan Baso mengakatan pihaknya bersama dengan para kepala desa beserta jajarannya akan bersama-sama bekerja mensosialisasikan tentang pentingya menciptakan pemilu yang bersih.
"Jangan sampai ada kepala desa dan jajarannya yang menjadi tersangka yang dapat mencederai jalannya tahapan. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Harus berdiri pada posisi netral", tegas Irwan Baso.
Ia berharap agar semua pihak bisa sadar kembali tentang pentingnya menjaga semua proses tahapan pemilu, dan membangun sinergi antar semua elemen masyarakat. "Saya berharap Desa Bontosunggu ini jadi percontohan Desa Sadar Pengawasan dan Menolak Politik Uang", ucap Irwan Baso.
Pada kesempatan itu, Ia juga berpesan kepada masyarakat agar selalu mengingatkan dan menyampaikan peran masing-masing kepala desa dan perangkatnya dalam mengawal pesta demokrasi sehingga nanti dalam pelaksanaannya bisa berjalan aman dan lancar.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Selayar Suharno, S.H., mengatakan kegiatan Sosialisasi Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang yang dilaksanakan tersebut adalah bentuk ikhtiar dari Bawaslu dalam mengawal setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
"Salah satu yang dapat merusak dan menciderai demokrasi yakni persoalan politik uang. Sehingga, perlu adanya gerakan anti politik uang", ucap Suharno.
Namun, gerakan perlawanan terhadap praktek politik uang akan bisa kuat apabila didukung oleh semua pihak. Pentingya partisipasi dan kerjasama disemua pihak terutama kepala desa sebagai orang nomor satu di wilayah tersebut, serta perlunya mengedepankan proses pencegahan terhadap adanya hal-hal yang dapat merusak dan mencederai pesta demokrasi Pemilu dan Pemilihan.
Oleh karena itu, Suharno mengatakan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan, terutama desa-desa, perlu peran aktif desa untuk pencegahan politik uang.
Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Kadir, S.T., M.M . Selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipatisi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Selayar. Ia mengatakan bahwa target yang ingin dicapai pada pelaksanaan kegiatan sosialiasi desa pengawasan dan anti politik uang antara lain adalah stimulus bagi warga agar berani memberikan informasi awal atau melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dan terjaminnya hak dan kewajiban politik masyarakat desa.
Hadir dalam kegiatan Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang tersebut, Sekertaris Camat Bontoharu Indah Rosa Hasan, S.P. dan Kepala Desa Bontosunggu, para Kepala Dusun serta Tokoh Pemuda. (Tim).
