MEDIA SELAYAR - Hingga saat ini nasib 2,3 juta honorer belum jelas. Pemerintah masih mencari solusi dan langakh terbaik dalam menyelesaikan persoalan dan permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer ini.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, butuh jalan tengah untuk masalah honorer ini. Tenaga honorer selama ini menurut Azwar Anas memberikan begitu banyak jasa. Makanya, ia mengaku sedang merumuskan agar ada opsi jalan tengah.
“Yaitu pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” kata Azawar Anas dalam keterangannya, Minggu (26/2) dikutip dari republika.co.id.
Honorer memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Karena itu, kata Anas, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer. Saat ini, jumlah honorer mencapai 2,3 juta sesuai data dasar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,8 juta di antaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian.
Anas tak menampik, ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, tapi bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN.
“Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” ujarnya. Untuk membahas jalan tengah itu, Anas menggelar rapat bersama dengan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk mencari solusi jalan tengah tersebut.
Kemenpan-RB juga telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, APPSI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta BKN terkait itu.
Menurut Azwar Anas, penataan tenaga non-ASN tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi, tetapi perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar-instansi pemerintah.
Suara honorer juga penting. Makanya, Anas juga pernah membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga non-ASN ini. “Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Anas menjelaskan, dengan berbagai analisis, ada alternatif penataan tenaga non-ASN dengan beberapa skema yang kini terus dibahas bersama para pemangku kepentingan.
Namun, alternatif itu belum sepenuhnya final. Menurut Anas, pemerintah masih akan mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-ASN. “Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan hingga operasional dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Anas. (*)
