MEDIA SELAYAR. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Coaching Clinic Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Selasa (13/6/2023).
Pantauan Pewarta, kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Selayar Drs. Mesdiyono, M.Ec.,Dev., dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, para Kepala OPD, Kepala Bagian Pemerintahan, Tim Tenaga Ahli P3MD, para Camat, Lurah dan Kepala Desa se- Kepulauan Selayar.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil rapat Verifikasi dan Validasi Data P3KE pada Tanggal 6 Juni Tahun 2023 bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sekda Kepulauan Selayar dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan dari data BPS, persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 3,36% atau sebanyak 4.590 jiwa. Jumlah tersebut berada di dalam kelompok desil 1 atau sepuluh persen tingkat kesejahteraan terbawah.
"Sementara jumlah desil 1 untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 15.857 jiwa (by name by addres)", ungkap Sekda Mesdiyono.
Sekda Kepualauan Selayar mengatakan bahwa sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan penugasan dari presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, Mesdiyono berharap dalam verifikasi dan validasi P3KE sebagai upaya dan langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan nantinya mampu melakukan pemutakhiran data sekaligus menemukan keluarga dan individu yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Sekda Mesdiyono juga meminta pada Dinas DP3AP2KB agar mengaktifkan penyuluh KB dan pembantu pembina KB desa dalam membantu pemerintah desa/kelurahan khususnya dalam pemutakhiran data keluarga beresiko stunting yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam data P3KE.
Hal tersebut mesti dilakukan sehingga data yang dihasilkan atau data sasaran keluarga miskin ekstrem betul-betul berdasarkan sesuai dengan kondisi lapangan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyusun program dan kegiatan dalam RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD untuk penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut.
"Dengan demikian, angka kemiskinan ekstrem di Kepulauan Selayar dapat kita tekan. Sehingga kemiskinan ekstrem di Indonesia pun dapat menurun mendekati 0% pada akhir tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden Jokowi", jelas Mesdiyono.
Untuk mencapai target tersebut, Mesdiyono mengatakan dibutuhkan koordinasi dan keterpaduan semua sektor dengan melibatkan organisasi pemerintah maupun non pemerintah.
Karenanya, Sekda Mesdiyono berharap kepada Tim Kooordinasi Penanggulangan Kemiskian Daerah (TKPKD)) Kabupaten Kepulauan Selayar agar mampu memandu konvergensi program dan integrasi data serta melakukan pendampingan dalam musyawarah desa/kelurahan. (Afd).
