.jpg "Selayar")
MEDIA SELAYAR. Proses validasi dan verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Kepulauan Selayar ditargetkan selesai hingga sebulan kedepan, sehingga data P3K3 tahun 2023 ini bisa Launching pada Juli nanti.
"Berdasarkan arahan Kepala Bappelitbangda, Pak Baso Lewa, pemutakhiran data P3KE diusahakan selesai bulan Juni 2023 ini. Sehingga data P3K3 tahun 2023 ini bisa Launching di bulan Juli nanti. Mudah-mudahn bisa sesuai target", ucap Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, Marzuki Adam, S. Kel., saat dikonfirmasi Pewarta, pada Rabu (14/6/2023).
Secara teknis, Marzuki menjelaskan bahwa data yang akan diverifikasi ini adalah data hasil Pendataan Kemiskinan 2021 atau PK21 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, yang kemudian dimutakhirkan pada bulan September 2022 lalu.
Dimana secara umum, data data hasil PK21 berjumlah sebanyak 15.857 jiwa. Ini data by name by addres, desil kesejahteraan terendah. Sementara, berdasarkan data penduduk miskin ekstrem dari BPS tahun 2022 sebanyak 4.590 jiwa.
"Jadi, di dalam angka 15.857 jiwa ini, ada 4.590 jiwa yang betul-betul miskin ekstrem. Sehingga, persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 3,36 persen", jelas Marzuki Adam.
Data tersebut kemudian perlu divalidasi dan verifikasi atau dimutakhirkan kembali di tahun 2023 ini, karena dikhawatirkan sudah terjadi perubahan atau sudah berbeda dengan keadaan semula, misalnya sudah ada warga yang meninggal, pindah penduduk, sudah ASN atau lulus tenaga P3K. Ini yang harus direkam semua, jelasnya lagi.
Begitupun jika di dalam pemutakhiran data ini ternyata ditemukan keluarga baru yang masuk kategori miskin ekstrem maupun yang rentan miskin ekstrem. "Makanya kita buatkan format tersendiri untuk pengusulan keluarga yang baru terdata", kata Marzuki.
Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Marzuki Adam menyebut berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2021 diketahui beberapa ciri masyarakat miskin ekstrem, antara lain kepala rumah tangga tidak bersekolah atau tidak tamat sekolah dasar, kepala rumah tangga adalah perempuan, memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas dan tidak mempunyai akses terhadap sanitasi layak dan tidak memiliki jamban.
"Karena itu, kita berharap pemerintah desa dan kelurahan segera melakukan identifikasi awal terhadap keadaan warga diwilayahnya berdasarkan kriteria tersebut", kata Marzuki.
Selanjutnya, setelah jadwal musyawarah desa dan kelurahan dikeluarkan, beberapa Tim akan turun mendampingi proses validasi dan verifikasi data P3KE yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas PMD, Dinas Sosial, Bappelitbangda, Tim Pendamping Desa Kemendes PDTT, dan Tim Pendamping PKH Kementerian Sosial.
Data hasil validasi dan verifikasi nantinya akan menjadi acuan atau rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, pungkas Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, Marzuki Adam. (Tim).
