MEDIA SELAYAR - Berita tentang pergantian imam desa di Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate, hingga sejumlah warga desa datang ke kantor Pemerintah Desa Tarupa pada Senin (5/6/2023) mengemuka diruang publik.
Dari informasi yang berhasil dihimpun Pewarta dari sejumlah sumber di Pulau Tarupa pada Senin siang, menjelaskan jika warga ke kantor desa bertujuan mempertanyakan pemberhentian imam desa, yang menurut warga masih sangat layak dipertahankan mengingat imam Desa Tarupa yang diberhentikan disenangi dan banyak membantu warga desa.
" Kita ke kantor desa mau tanya kenapa diberhentikan, kita kan juga mau tahu, jelas" salah seorang warga.
Menurutnya, warga yang datang kemudian saling menunggu didepan kantor desa dan di dalam kantor ada Sekretaris Desa dan Ketua BPD.
Kami cukup lama menunggu dihalaman dan sekitar pagar kantor pemerintah desa. Hingga akhirnya Kami berinisiatif masuk ke kantor, jelasnya.
Sebagian warga mengaku kecewa dengan sikap dan pelayanan yang diterima, selanjutnya mengaku mereka tidak puas dengan jawaban yang dinilai kaku dalam meneapkan aturan, sementara dikampung lain aturan tersebut mendapat kebijakan.
Malah ada dugaan kalau pemberhentian imam desa diduga sangat sarat dengan kepentingan politik pemilu 2024. Hal ini dikaitkan dengan suami pejabat kepala desa saat ini juga adalah caleg. Mungkin ya seperti itu karena sebelumnya Pak Imam Desa mendapat telepon menanyakan dia ikut siapa pada Pemilu yang akan datang, jelasnya.
Sementara itu Plt. Desa Tarupa yang dikonfirmasi wartawan via pesan singkat belum menjawab. Namun Pewarta memastikan jika Plt. Kepala Desa Tarupa tidak berada di wilayahnya.
Catatan yang berhasil diterima Pewarta bahwa periode atau masa tugas Imam Desa Tarupa atas nama H. Jamaluddin memang telah berakhir dan saat ini masih menunggu hasil penjaringan.
Informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh Pewarta menyebut kalau pergantian Imam Desa Tarupa sempat menjadi pemicu ketegangan antar Sekretaris Desa dan salah seorang warga. Kondisi ini memicu komentar menyayangkan kejadian ini. Pemerintah Kabupaten diminta turun menengahi. (R).
