MEDIA SELAYAR. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ( Bappelitbangda ), melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, terkait penerapan pilot project inovasi daerah bersifat tematik, guna mendukung iklim investasi di daerah.
Rakor ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Kamis (20/7/2023). Dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan para Kepala Bagian Organisasi.
Dalam rapat, Kepala pusat Kebijakan strategi, Kebijakan Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Drs. Afery S. Fudail, Msi mengungkapkan, ada dua hal yang sangat mendasar yang ingin sampaikan kepada Pemerintah Daerah.
Dirinya mengungkapkan akan mensosialisasikan berbagai aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Kemendagri melalui bidang strategi kebijakan dalam negeri yang disebut dengan pusat jejaring inovasi daerah,
Lebih lanjut dikatakan ada 13 layanan ditambah 3 layanan tematik yang menjadi prioritas yaitu aplikasi tentang E-Bundes dan aplikasi tentang pendapatan asli daerah serta aplikasi tentang pendataan kemiskinan di daerah khusunya di desa - desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, 'imbuhnya.
"Kami juga mengingatkan kepada Jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terkait dengan inovasi - inovasi yang harus dilaporkan dalam rangka menyambut penyelenggaraan inovasi government award pada tahun 2023 ini," ucapnya.
"Harapan kami, mudah - mudahan dengan sosialisasi ini jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bisa segera melakukan penyampaian ke Kemendagri terkait dengan kesiapan untuk memanfaatkan aplikasi untuk diterapkan di Kabupaten kepulauan Selayar ini sehingga pada tahun - tahun mendatang kita akan melakukan pembinaan lebih intensif melalui bimbingan teknis (Bimtek)" kata Afery.
Sementara itu Kepala Bappelitbangda Drs.H. Basok Lewa mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat terkait dengan pengembangan inovasi disetiap kabupaten/kota khususnya kabupaten kepulauan Selayar.
"Disamping itu, kalau memang belum ada OPD yang menerapkan dan itu ada disiapkan oleh pemerintah pusat kenapa kita tidak gunakan itu dan kita kerjasama, paling kita siapkan dana peningkatan kwalitas SDM disesuai bidang yang akan kita kembangkan," pungkas Basok Lewa. (Humas Diskominfo SP/ Cx One)
