MEDIA SELAYAR - Harga bahan bakar minyak (bbm) jenis Pertalite dan Pertamax di Pulau Jampea atau di 2 Kecamatan yakni Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur mahal tembus Rp. 18. 000 (Delapan belas ribu rupiah) perbotol pada tingkat eceran.
" Harganya mahal sekali sampai delapan belas ribu rupiah perbotol Pertamax, saya kaget juga, pas mau bayar. Tapi mau diapa lagi karena tidak ada pilihan mau beli dimana. Mau ke pangkalan juga jauh di Benteng Jampea, jelas Ica, warga Selayar yang ke Pulau Jampea dalam satu urusan, (Senin, 7/8/2023).
Itupun hanya penjual eceran dengan botol plastik yang menjual 18 ribu perbotol disejumlah tempat di Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur, jelasnya.
Pantauan Pewarta di Kecamatan Pasimasunggu Timur malah lebih parah sejak Indonesia Merdeka, belum pernah tersentuh bahan bakar minyak yang harganya standar seperti daerah lain di Indonesia.
Puluhan ribu warga di Pulau Jampea yang merupakan daratan pulau kedua teramai di daerah Kepulauan Selayar, belum pernah tersentuh harga bbm murah dan hanya dilayani pangkalan APMS yang jadwal bukanya terbatas waktu dengan penampakan tumpukan drum dan jiregen dihalamannya sebagai tanda transaksi dan supplay bahan bakar ke tingkat pengecer dipangkalan resmi Pertamina ini lancar dilakukan.
Selain mahal, harga dan takarannya pun bervariasi.
Seorang penjual bbm eceran botol tidak berkomentar banyak ketika ditanya berapa harga Pertalite dan Pertamax dibeli dari pangkalan, Ia hanya menjawab kami dijatah per drum dan solarnya juga. Ditanya mengenai harga, Ia hanya senyum dan menjawab, kalau tidak ikut aturan maka kita tak dapat jatah jualan eceran.
Selain kebutuhan kendaraan, pantauan lainnya bahan bakar kebutuhan nelayan juga mengalami hal yang sama. solar dan jenis Pertalite dan Pertamax dijual dengan harga bervariasi.
Irwan Cakra, Pemerhati Masyarakat Pesisir dan Kepulauan berkomentar bahwa hal bahan bakar bagi masyarakat pesisir dan kepulauan yang sebagian besar nelayan adalah kebutuhan dasar yang seharusnya mendapat perhatian serius Pemerintah.
" Bila kemudian kebutuhan dasar ini jadi lahan bisnis yang luput dari perhatian serius para pemangku kebijakan maka tentulah akan menjadi beban berat masyarakat, namun jika serius maka masyarakat akan sejahtera tentunya, " ungkap Irwan Cakra.
Lanjut Irwan menjelaskan bahwa untuk penyedia kebutuhan bahan bakar nelayan kerap diperhadapkan pada hukum sehingga ketersediaannya juga menjadi celah hukum yang kerap mengancam pengusaha kecil penyedia bbm nelayan.
Ini yang seharusnya jadi perhatian para pemangku kebijakan daerah agar jangan ada lagi penyedia kebutuhan dasar nelayan terjebak hukum yang mereka tidak atau belum fahami, jelas Cakra.
Mengenai harga mahal dan bervariasi di Pulau Jampea, Irwan Cakra menyebut, " ini yang perlu diselidiki jalur pasokannya dari mana dan bagaimana mekanismenya serta jumlah kuotanya, cukup atau tidak, tapi yang dicari tau jangan penjual eceran kecil yang di tanya tapi pengusaha APMS nya yang wajib ditanya, pungkas Cakra. (Tim).
