MEDIA SELAYAR. Wabup Saiful Arif menyatakan Kepulauan Selayar merupakan satu satunya kabupaten yang seluruh wilayahnya secara geografis terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Kendati demikian, Pemkab Kepulauan Selayar tidak ingin menjadi kabupaten terakhir yang menerapkan sistem dan aplikasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Sulawesi Selatan.
Demikian disampaikan Wabup Kepulauan Selayar saat menjadi penanggap pertama dalam babakan tanya jawab dan diskusi pada Sosialisasi KPPD di Hotel Claro Makassar, Selasa (29/8/2023) siang.
Wabup Saiful Arif bahkan meminta para narasumber dan atau panitia melaksanakan monev rutin, baik secara Nasional maupun level reginonal Sulsel, sehingga setiap waktu tertentu dapat dipantau perkembangannya, sekaligus diketahui kendala yang dialami oleh Pemda tertentu dan mendiskusikan solusi untuk percepatan peningkatan pemanfaat sistem ini.
Sebelumnya, sosialisasi KKPD diawali sambutan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rudy Bambang Wijanarko dan sambutan Gubernur dibacakan Karo Ekonomi dan Pembangunan, Junaedi.
Selain Wabup Selayar Saiful Arif, sosialisasi ini juga dihadiri Indah Putri Indriani (Bupati Luwu Utara), Frederik Victor Palimbong (Wabup Toraja Utara), Asman, (Wabup Enrekang), Lutfi Halide (Wabup Soppeng), dan Armayani (SekDa Wajo).
Kepada pewarta, Rabu (30/8/2023) siang, Wabup menyatakan di samping hal-hal yang sifatnya substantif dan regulatif, para penanggap juga mempertanyakan hal tekhnis, yang dijawab oleh ketiga narasumber secara bergantian sesuai dengan kapasitas dan kewenangan serta materi yang dipaparkan sebelumnya.
Adapun narasumber dalam sosialisasi tersebut, Kepala Grup SP Nilai besar dan perizinan Ritel Dapartemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Moh. Dudi Dermawan, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negri, Anwar Musadat dan Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon, Dana Sujaksani.
Seusai acara, Wabup Saiful Arif mengingatkan Kaban Pengelolaan Keuangan dan dan Pajak Daerah H. Mukhtar bersama Kabidnya Andi Anshar, agar setiba di Selayar segera dilaksanakan rakor, untuk percepatan pelaksanaan sistem dan Aplikasi KKPD ini dan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk maksud yang sama. (SA).
