MEDIA SELAYAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat beberapa isu kerawanan di Pemilu 2024 diantaranya Netralitas ASN, TNI, POLRI, termasuk Kades, Perangkat Desa dan Anggota BPD, dan juga terkait money politic.
Beberapa langkah pencegahan terkait Netralitas ASN dst dan juga money politic telah dilakukan diantaranya sosialisasi netralitas dan juga pengawasan partisipatif tolak money politic serta imbauan tertulis kepada stakeholder terkait, demikian dijelaskan Azmin Khaidar, Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Selasa (28/11/2023).
Terkait Netralitas ini juga menjadi sangat rawan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait dibolehkannya kampanye difasilitas pemerintahan dan di tempat pendidikan, jelasnya lagi.
Namun demikian, untuk mencapai pemilu yang berintegritas dan berkualitas, pengawasan Pemilu akan maksimal jika partisipasi masyarakat meningkat, oleh karena itu kami berharap kepada semua lapisan masyarakat bersam-sama awasi setiap tahapan pemilu yang berjalan.
Mengenai temuan atau laporan praktek jual beli suara pada Pemilu, Bawaslu berjanji akan menindak tegas pelakunya.
" Tentu saja kami akan tindaki dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum " (Tim).
