MEDIA SELAYAR. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Hendra Syarbaini, S.H., M.H., mengatakan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara masif, perlu sentuhan moral dan hati nurani setiap aparatur pemerintah baik pusat terlebih didaerah, karena dampak korupsi dapat merusak organisasi haluan negara, menghambat pertumbuhan pembangunan dan investasi.
Hal tersebut disampaikan Kajari Hendra Syarbaini saat membawakan materi pada kegiatan persiapan penyusunan laporan keuangan tahunan yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Benteng, Rabu (13/12/2023).
"Perlu komitmen bersama untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi, tidak hanya secara parsial. Bukan hanya aparat penegak hukum saja, namun seluruh lapisan masyarakat, jika tidak kita akan terus berperang melawan korupsi sampai akhir zaman," ucap Hendra Syarbaini.
Dirinya pun memberikan apresiasi kepada Kepala KPPN Benteng telah menyelenggarakan kegiatan tersebut yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (HAKORDIA) tahun 2023.
Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Benteng Arwin Fathurahman, S.E.,M.M mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah guna mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Selain itu, bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan diperlukan komitmen dan integritas untuk terus melaksanakan layanan B-PROUD (Bersih, Profesional, Respek, Optimis, Unggul dan Dinamis), ucap Arwin Fathurahman.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh instansi pemerintah daerah, BUMD dan BUMN. (Tim).
