MEDIA SELAYAR. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin mengatakan Pemerintah Pusat telah mengeluarkan regulasi terkait relokasi Guru PPPK sudah bisa dilakukan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Sulsel saat ini mempersiapkan data terkait dengan guru-guru yang akan direlokasi.
Hal itu, kata Iqbal, menyusul adanya permasalahan penempatan. Banyak guru yang menolak dengan penempatan itu.
Iqbal menuturkan Disdik Sulsel menargetkan agar pemetaan bisa selesai bulan ini. Setelah pemetaan akan dikirim Kementerian Pendidikan melalui Dirjen untuk izin direlokasi.
“Sekarang ini kita petakan untuk dikembalikan lagi ke sekolah asalnya. Ini yang sekarang dipetakan dan sudah berjalan mi. Dan itu nanti akan kita kirimkan ke Ibu Dirjen untuk kita mintai persetujuan,” kata Iqbal Najamuddin, di Makassar, Senin (20/5/2204).
Lanjut, Kapala Diknas Sulsel, Iqbal menyebut ada kurang lebih seribu Guru PPPK yang tersebar di seluruh 24 kabupaten/kota di Sulsel yang akan direlokasi, atas banyaknya guru yang merasa tidak sesuai dengan penempatannya.
“Jadi hampir 1.000 an yang mau kita relokasi ulang. Tahap keempat terakhir 2023 kemarin. Tahap 1,2,3 dan 4. Tahap 1,2,3 ada 900an. Ditambahkan di tahap empat ada seratusan,” jelas Iqbal Najamuddin.
Dikatakan Iqbal, sebenarnya mekanisme penempatan diatur pemerintah pusat melalui aplikasi PPPK. Data aplikasi itu diambil dari data dapodik sekolah.
“Data dapodik sekolah inikan sumbernya dari sekolah. Banyak data disitu, data sapras, data siswa, termasuk data guru, kebutuhan guru, jumlah guru setiap sekolah itu berapa guru, guru mapel ini berapa,” jelasnya.
Namun, kata Iqbal, yang seharusnya ditempatkan di sekolah asalnya tapi nyatanya tidak. Misalnya, ada yang di Selayar ditempatkan di Luwu atau sebaliknya.
Atas penempatan itu, tidak sedikit Guru PPPK yang merasa kesulitan karena jauh dari keluarga. Hal ini dianggap berdampak pada kondisi guru. (*).
