MEDIA SELAYAR. Akademisi Institut Teknologi Sains dan Bisnis (ITSB) Muhammadiyah Selayar, Yanuar Taufiq membantah adanya stereotipe atau dikotomi pulau dan daratan, karena isu tersebut hanya muncul dan berhembus pada saat menjelang Pilkada di Kepulauan Selayar.
Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Publik dengan tema "Stereotipe Politik Pulau dan Daratan Selayar", yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, di Cafe Demokrasi Warkop Tanadoang, Jl. S. Parman, Benteng Selatan, Sabtu (22/6/2024) malam.
Yanuar mengatakan bahwa stereotipe politik itu merupakan konsepsi mengenai sifat, watak dan perilaku sebuah kelompok hanya berdasarkan prasangka yang tidak benar. Karenanya dalam konteks politik Kepulauan Selayar, Yanuar lebih awal membantah dan bahkan tidak sepakat tentang issu stereotipe politik dan pulau daratan Selayar tersebut.
"Dikitomi atau Stereotipe politik antara pulau dan daratan Selayar sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap dunia perpolitikan di Kepulauan Selayar. Karena sesungguhnya dikotomi pulau dan daratan tidak pernah ada, dan hanya muncul atau berhembus pada saat menjelang Pilkada," terang Yanuar.
Tentang stereotipe politik ini, Yanuar mengutip pandangan Aristoteles, bahwa politik adalah usaha yang dilakukan warga negara untuk mewujudkan kemajuan dan kebaikan bersama. Namun jika dipersempit artinya, politik itu untuk mendapatkan kekuasaan.
"Karenanya saya tidak pernah sepakat ketika ada yang beranggapan bahwa poltik itu kotor. Selama mempelajari dan menggeluti ilmu politik, saya tidak pernah menemukan politik itu kotor. Politik itu malah sesuatu yang mulia, suci, yang bisa membawa kepada kebaikan bersama," kata Yanuar.
Sekaitan dengan issu dikotomi, Yanuar menyampaikan beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang ingin menggunakan stereotipe politik pulau dan daratan Selayar dalam kaitannya dengan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 yang akan digelar serentak pada 27 November mendatang.
Namun, sebelumnya dia mengaitkan stereotipe politik pulau dan daratan dengan terciptanya civil society atau masyarakat madani di Kepulauan Selayar. Dikatakan Yanuar, bahwa civil society atau masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab, dalam membangun dan menjalani, dan memaknai kehidupan.
"Konsep masyarakat madani ini atau bagi orang barat diistilahkan civil society, sesunguhnya terinpirasi dan diadopsi dari masyarakat yang pernah di wujudkan oleh Nabi Muhammad SAW di Negara Madinah," ucapnya.
Civil society, lanjut dia, merupakan konsep gerakan pro demokrasi karena mengacu dan menggiring kepada pembentukan masyarakat yang berkualitas. Hal ini, kata Yanuar, tentu sangat berkaitan erat dengan proses demokrasi Pilkada Kepulauan Selayar tahun 2024.
"Konsep masyarakat madani ini menggiring kita untuk menjadi masyarakat yang berkualitas. Termasuk dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kepulauan Selayar di bulan November 2024 mendatang. Konsep ini betul-betul mengajarkan kepada kita untuk memilih pemimpin berkualitas, bukan karena calon tersebut memiliki banyak duit atau karena dia menggunakan politik identitas, orang pulau dan daratan Selayar," ungkap Yanuar.
Untuk itu, masyarakat harus dapat memahami dan memaknai bahwa demokrasi itu bukan hanya sebagai sebuah sistem pemerintahan, melainkan demokrasi itu adalah sebuah nilai. Dalam demokrasi itu ada nilai transparasi, kejujuran, keadilan, objektif, kesetaraan dan sebagainya.
Dia pun berharap dengan banyaknya ruang-ruang diskusi tentang demokrasi maka hal itu akan semakin membuka wawasan masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga perbaikan demokrasi itu pun semakin baik. Sama halnya dengan semakin banyak masyarakat mengikuti Pemilu baik Pilpres, Pilcaleg, Pilkada dan Pilkades, maka dari waktu ke waktu masyarakat pun akan semakin memahami Demokritos itu sendiri.
Dikatakan Yanuar, masyarakat mandani di dalamnya ada kemajemukan budaya atau multi kultrural. Karena itu, kemajemuan budaya ini harus dijunjungi tingginya. Dalam konsep Kepulauan Selayar misalnya ada istilah orang pulau dan orang daratan, ada beberapa suku dan bahasa yang berbeda.
"Kita harus memahami bahwa keberagaman itu bukanlah sesuatu yang harus membuat kita tidak bersatu. Istilahnya mungkin kita berbeda tapi bukan untuk dibedakan. Cukup kita saling menghargai satu sama lain," ucap Yanuar.
Strategi selanjutnya, kata Yanuar, untuk menghadirkan masyarakat madani melalui Pilkada 2024 yakni dengan menghilangkan sifat kecemburuan dan fanstik berlebihan, baik terhadap partai politik politik maupun terhadap pasangan calon bupati dan wabup yang diperjuangkan. Dimana jika sifat-sifat tersebut terpelihara, kata dia, maka akan gampang memicu terjadinya konflik dimasyarakat.
"Mungkin hari ini kita menjadi lawan dalam politik tapi bisa jadi besok kita sudah menjadi kawan. Dalam politik, tidak ada lawan dan kawan abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan yang sama, dan hal itu sesuatu yang lazim dalam negara demokrasi," ungkapnya.
Untuk itu, dia pun mengajak masyarakat Kepulauan Selayar dalam proses Pilkada tahun 2024 yang akan digelar serentak pada 27 November nanti, untuk selalu mengusahakan terciptanya politik yang cerdas, dan santun.
"Mari kita memilih pemimpin atau aktor politik yang akan membawa kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan rakyat baik dari sisi kebutuhan biologis, psikologi, sosial dan spiritual dalam konteks politik," tutup Yanuar Taufiq.
Untuk diketahui, kegiatan Dialog Publik KPU Kepulauan Selayar tersebut dibuka oleh Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kepulauan Selayar Muhammad Arsat.
Kegiatan ini menghadirkan pemateri Komisioner Bawaslu Kepulauan Selayar Azmin Khaidar, Budayawan Selayar Rakhmat Zaenal, dan Akademisi ITSB Muhammadiyah Selayar, Yanuar Taufiq.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kepulauan Selayar Kompol H. Bustan, S.H., Kajari Selayar, Hendra Syarbaini, Komisioner KPU dan Bawaslu, LO Bapaslon Perseorangan, Camat, Organisasi Kepemudaan (OKP), Mahasiswa serta undangan lainnya. (Tim).
