MEDIA SELAYAR. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023/2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Sulteng dan Sulsel tersebut berasal dari usul inisiatif Komisi II DPR RI. Sebelumnya, DPR juga telah mengesahkan puluhan RUU tentang Kabupaten/Kota di provinsi lainnya menjadi undang-undang.
Lanjut, Muhaimin Iskandar selaku pimpinan rapat kemudian bertanya kepada para hadirin apakah RUU tersebut bisa disetujui atau tidak.
"Apakah 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sebagaimana yang telah disampaikan tadi dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Cak Imin.
"Setuju," jawab para anggota DPR.
Wakil Ketua DPR RI itu juga meminta persetujuan dari masing-masing fraksi di DPR. Mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, hingga Partai Persatuan Pembangunan.
Kemudian setiap fraksi partai politik itu masing-masing menyerahkan dokumen pandangannya terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota yang bakal menjadi RUU inisiatif DPR RI tersebut.
Adapun daftar 27 RUU tersebut yang disetujui menjadi usul DPR, sebagai berikut ;
1. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah
2. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tolitoli di Provinsi Sulawesi Tengah
3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah
4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah
5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan
6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan
7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan
8. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Jeneponto Di Provinsi Sulawesi Selatan
9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan
10. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan
11. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan
12. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan
13. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan
14. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan
15. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan
16. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan
17. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan
19. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan
20. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sindenreng di Provinsi Sulawesi Selatan
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan
22. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan
23. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan
25. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat
26. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat
27. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. (*).
