MEDIA SELAYAR - OPINI - Penyaluran bantuan sosial untuk warga miskin didaerah sangat perlu dan penting menjadi perhatian serius pimpinan daerah, agar dalam penyalurannya tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat miskin yang asli dan bukan miskin dibuat-buat dalam data.
"Keakuratan data orang miskin didaerah dinilai masih belum sepenuhnya betul, karena pihak yang terkait dengan data miskin belum sepenuhnya dan atau terkesan terlambat melakukan update dan atau disinyalir mungkin tidak sengaja" dibuat untuk tujuan tertentu sehingga mengakibatkan, penyaluran bansos pun disinyalir kuat sering salah alamat dan salah sasaran".
"Kita ambil contoh pada saat masa pandemi Covid-19 melanda (2020 – 2023) dan pasca pandemi. Dalam masa tersebut terkumpul informasi dari sejumlah pemberitaan media di tanah air yang mengangkat kisruh penyaluran bansos covid dimana dalam isi berita menulis sejumlah nama terdaftar sebagai penerima bansos non-tunai berupa beras dan minyak goreng padahal nama tersebut bukan orang miskin".
"Termasuk pemberitaan miring tentang masih banyaknya bantuan barang atau alat cuci tangan covid ke desa diduga masih tersimpan dan atau diduga dibagikan seadanya. Namun semua telah lampau dan tentu saja sudah dipertanggungjawabkan penyaluran serta pelaksanaannya".
Soal data miskin yang tak akurat diduga menjadi penyebab penyaluran bansos kerap menjadi kemelut dan tentu saja butuh keseriusan dan kejujuran dalam perbaikan pengelolaan ke depannya.
Informasi yang berhasil diterima penulis opini ini juga menyebut bahwa untuk kegiatan bantuan pemerintah data yang diinput diduga berasal dari beberapa sumber diantaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data pengendalan kemiskinan yang diterbitkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data penyasaraan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) serta data registrasi sosial ekonomi (regsosek) dan lain macam data lainnya termasuk dugaan seringnya ada data sisipan dadakan yang diduga atas kebijakan atasan sang penyalur atau pengelola.
Munculnya berbagai basis data, tidak mendukung pengaturan yang lebih akurat, malah membuat data semakin tumpang tindih, sementara parameter yang digunakan pun masih beragam antarbasis data sehingga semakin ruwet dan membuat pejabat pengelola hingga pejabat pengawas kemudian kehilangan muka jika hal ini terungkap saat salah sasaran.
Masalah pendataan yang tak kunjung ditemukan solusinya, tentu saja bisa teratasi jika ada niat dari penentu kebijakan untuk perbaikan yang lebih serius, karena di tengah keamburadulan mungkin para oknum akan menggunakan kesempatan melakukan “permainan” mencari untung dibantuan orang miskin ini.
“Tikus-tikus” penilap bansos, bagian praktik korupsi, yang tega-teganya menzalimi hak-hak warga miskin seharusnya juga jadi perhatian pemimpin daerah membasminya secara serius, bukan sekadar retorika seperti dalam kampanye saja namun butuh bukti dalam penerapannya".
Penghujun tahun 2024 persoalan bantuan warga miskin kembali menyeruak ke ruang publik. Tentu saja prestasi pemerintah kemudian tercoreng dari apa yang menyeruak tersebut. Apakah ini bukti bahwa anak buah melaporkan yang baik-baik saja ? Entahlah."
Seperti adanya praktek mendokumentasikan masyarakat menerima uang bantuan rumah tidak layak huni lalu uangnya diambil untuk dibelanjakan, apakah ini bukan sesuatu yang mengherankan ?
Tentu saja hal ini wajib menjadi perhatian serius. Jangan kemudian persoalan bansos orang miskin ini disimpan begitu saja sebagai persoalan klasik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Bersihkan bansos pemerintah dari mereka yang masih belum bisa bertanggungjawab kepada rakyat miskin. Agar penyaluran bantuan sosial kemudian tidak terbalik menjadi bansos untuk orang mampu.
Mari kawal penyaluran bantuan orang miskin tanpa harus mencari keuntungan pribadi dan orang dalam. Dan kepada pihak yang terkait, terkhusus penentu kebijakan dan para wakil rakyat sudah seyogyanya turun ke lapangan melihat apa fakta yang terjadi, bukan menerima laporan "ABS" karena bisa menjadi bahan tertawaan masyarakat selanjutnya (R).
