MEDIA SELAYAR. Camat Buki Dempak, S. Pd., memimpin langsung rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lalang Bata, bertempat di Aula Perpustakaan Desa, Selasa (7/1/2025) pagi.
Kegiatan ini dihadiri Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kepulauan Selayar Andi Ratna, Sekretaris Desa Rezki Utami, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua dan Anggota BPD, Pendamping Desa Kecamatan Buki, para Perangkat dan Staf serta para Petugas Kemasyarakatan di Desa Lalang Bata.
Dalam arahannya, Camat Buki Dempak mengungkapkan bahwa rakor ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa, terutama terkait keterlambatan penyaluran gaji dan insentif bagi Perangkat dan Staf Desa, BPD dan Petugas Kemasyarakatan.
"Kami bersama dengan TAPM, Pendamping Desa dan Sekdes mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan ini agar kita semua dapat kembali menyamakan persepsi dan pemahaman agar proses pemerintahan di Desa Lalang Bata tetap berjalan dengan baik," ucap Dempak, S.Pd.
Dia menjelaskan jika keterlambatan penyaluran gaji dan insentif di Lalang Bata bukanlah unsur kesengajaan pemerintah desa, melainkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Sulselbar, dimana ketika ada perbedaan sedikit saja pada tandatangan cek pencairan dengan spesimen, maka otomatis sistem akan menolaknya.
"Pak Desa saat ini sementara masih dalam perawatan. Dengan kondisi sakit tentu saja tandatangannya pasti akan berbeda dengan spesimen yang ada. Cek yang ditandatangani ini sudah yang kelima kalinya. Untung pihak Bank bisa mengambil kebijakan sehingga pencairan bisa di proses. Karena itu pula hari ini pihak pemerintah desa sudah akan membagikan gaji dan insentif para aparat dan petugas kemasyarakatan desa," ungkap Dempak.
Untuk itu, Camat Buki mengajak semua pihak untuk senantiasa bersinergi, termasuk bagi para aparat desa untuk segera membuka rekening di bank Sulselbar guna memudahkan pemerintah desa melakukan transaksi atau mentransfer gaji dan insentif.
"Saya sampaikan ke semua bendahara desa bahwa kedepan surat permintaan pencairan tidak akan saya tandatangani kalau rekening masing-masing penerima gaji dan insentif tidak dilampirkan," kata Dempak.
Terkait viralnya keterlambatan penyaluran insentif di Desa Lalang Bata di media sosial pada beberapa hari yang lalu, Camat Buki menekankan agar tidak perlu lagi dipermasalahkan, melainkan hal tersebut harus dijadikan cambuk bagi perbaikan sistem di pemerintah desa dan aparatnya agar hal yang sama tidak terulang dimasa mendatang.
"Kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan itu dijamin oleh undang-undang, akan tetapi ada cara yang lebih baik dan elegan. Jika ada kritikan terhadap kinerja pemerintah desa, silahkan dikomunikasikan ke BPD sebagai perwakilan masyarakat atau ke pemerintah kecamatan. Insya Allah, kami pasti akan menindaklanjuti," ucap Camat Buki, Dempak.
Sementara itu, TAPM Andi Ratna menyatakan bahwa selama puluhan tahun dirinya sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat desa di Kepulauan Selayar sangat banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa, namun kemudian semuanya bisa terselesaikan dengan baik.
"Saya paham sekali masyarakat Lalang Bata itu adalah masyarakat yang sangat bijak. Namun, ketika ada yang sudah memviralkan hal-hal demikian di media sosial, itu sama halnya mempermalukan seluruh masyarakat Desa Lalang Bata sendiri," kata Andi Ratna.
Karenanya, dia berharap masyarakat selalu mengedepankan pikiran positif terhadap pemerintah desanya. Dia ingin agar marwah masyarakat Lalang Bata sebagai masyarakat yang bijak itu bisa kembali diperbaiki.
"Ada BPD yang mana fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat. Ada Pak Camat sebagai orang tua kita di Kecamatan Buki. Silahkan komunikasi, koordinasi dan dikonsultasikan ke BPD dan Pak Camat ketika ada kebijakan pemerintah desa yang dianggap keliru," pungkas Andi Ratna. (Tim).
