MEDIA SELAYAR - Polisi saat ini terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga dan distribusi beras. Pemantauan dilakukan sebagai bentuk dukungan pengawasan, khususnya memastikan seluruh penggilingan padi mematuhi ketentuan HPP. Demikian ditegaskan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada.
Pengawasan ini dilakukan dalam mendukung dan menindaklanjuti permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
"Polri sudah melakukan pemantauan, banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP," jelas Wahyu dalam keterangannya Sabtu (15/2/2025).Seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada juga menegaskan kesiapan Polri dalam mendukung percepatan swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo dan Mentan Amran Sulaiman.
Informasi lainnya terkait program nasional swasembada pangan, Mentan Amran Sulaiman juga memfasilitasi kesepakatan Perum Bulog dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) untuk menyerap gabah petani setara 2,1 juta ton beras.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan purchase order (PO) pada Senin (10/2), oleh Kabareskrim Polri Wahyu Widada, Ketua Dewan Pengawas Bulog Sudaryono, Direktur Utama Bulog Novi Helmy Prasetya, dan sejumlah perwakilan pengusaha penggilingan padi dan beras swasta.
Dalam kesepakatan itu, pengusaha penggilingan padi sepakat untuk menyerap gabah sebanyak 2,1 juta ton dari total target panen raya sebesar 3 juta ton beras.
"Sisa 900 ribu ton akan dilakukan secara mandiri oleh Bulog. Jadi komitmen dari pengusaha itu gabah petani setara 2,1 juta ton beras," kata Amran. (*).
