MEDIA SELAYAR Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan melaksanakan studi banding ke tiga negara, menyusul revisi desain kompleks yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Demikian diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
“Pada rapat terakhir dengan Pak Prabowo, meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India,” kata Menteri Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU di Jakarta, dilansir dari Antara.
Menteri Dody melanjutkan bahwa alasan studi banding di ketiga negara di Asia itu memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan Indonesia.
“Pada saat beliau ke sana, kantor-kantor yudikatif dan legislatifnya, menurut dia punya karakter yang mirip-mirip dengan di Indonesia. Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke presiden lagi,” ujar Dody.
Informasi lebih lanjut akan diberikan melalui Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Desain IKN, jelasnya.
Adapun pembangunan dari gedung yudikatif dan legislatif ini nantinya akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN (OIKN), yang dinahkodai oleh Basuki Hadimuljono.
OIKN sebelumnya telah menerima tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun di tahun 2025, untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif dan sistem pendukungnya.
Basuki mengatakan, Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN adalah Rp 6,395 triliun. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja sebesar Rp5,242 triliun.
" DIPA awal kami ada Rp 6,3 triliun atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi Rp 5,3 triliun. Nah itu bagian dari Rp 48 triliun sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa kami butuhnya Rp 14,4 dikurangi Rp 6,3, sehingga kami akan mengusulkan Rp 8,1 triliun,” kata Basuki. (Tim).
