MEDIA SELAYAR. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepulauan Selayar, Zulfikri, S. STP., mengungkapkan beberapa program 100 hari yang akan dilaksanakan. Termasuk program jangka pendek yang mesti diselesaikan dalam waktu dekat.
"Konsep sudah kami susun, namun beberapa dari program tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi dengan OPD lain agar program tersebut dapat berjalan maksimal. Dan pastinya, ada inovasi dan terobosan yang akan kami lakukan," ungkap Kadis PMD, Zulfikri, saat dikonfirmasi, mediaselayar.com pada Kamis (6/2/2025) sore.
Namun Zulfikri yang baru dilantik pada Senin, 3 Februari 2025 lalu ini mengatakan sebelum pihaknya membangun komunikasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain atau dengan instansi vertikal, dirinya tentu terlebih dahulu melakukan koordinasi internal di Dinas PMD.
"Kemarin kami sudah konsolidasi internal, membahas hal-hal yang selama ini belum maksimal, juga menyamakan persepsi terkait program prioritas, baik yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMD maupun program yang akan di breakdown ke desa-desa," kata Zulfikri.
Lanjut Zulfikri menerangkan bahwa program - program yang telah disusunnya itu pasti akan dikoordinasikan dengan OPD dan instansi vertikal lainnya, karena menyangkut terkait kesesuaian regulasi.
Diapun mengatakan fokus atau target utama yang harus direalisasikan dalam waktu dekat yakni memastikan desa-desa melakukan percepatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
"Saat ini sudah ada 4 desa yang sementara berproses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Sisa integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kedalam sistem Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Insya Allah, besok sudah ada desa di Selayar yang cair dana desanya," terangnya.
Adapun empat Desa tersebut, ungkap Zulfikri, masing-masing Desa Patikarya (Kecamatan Bontosikuyu), Desa Bontomarannu (Kecamatan Bontomanai), Desa Rajuni (Kecamatan Taka Bonerate) dan Desa Lambego (Kecamatan Pasimarannu).
Selanjutnya, disusul 3 (tiga) desa lain, yakni Desa Patilereng (Kecamatan Bontosikuyu), Desa Bontolempangan (Kecamatan Buki) dan Desa Bontosunggu (Kecamatan Bontoharu). Ketiga desa ini juga sementara melakukan permintaan pencairan di BPKPD.
Lebih lanjut, Kadis PMD Zulfikri memaparkan beberapa program lainnya yang menjadi prioritas, diantaranya teknologi atau digitalisasi desa, memaksimalkan transaksi Non Tunai bagi pemerintah desa, mendorong lahirnya Desa Tematik, Program Ketahanan Pangan Desa.
Selain itu, tegas Kadis PMD, pengawasan dan pengendalian internal terhadap penggunaan APBDes juga hal yang penting dilakukan agar meminimalisir kepala desa tersangkut persolaan hukum.
"Untuk program lainnya, nanti saya sampaikan lagi setelah koordinasi dengan instansi atau otoritas lain yang ada di Kepulauan Selayar," pungkas Kadis PMD, Zulfikri. (Tim).
